Ada Wacana Mudik Tahun Ini Tak Dilarang, Pemprov Jateng Perkirakan akan Ada Lonjakan Pemudik

TRIBUNSOLO.COM - Perintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (jateng) memperkirakan akan ada lonjakan jumlah pemudik pada lebaran tahun 2021 ini.

Hal ini menyusul adanya wacana ditiadakannya larangan mudik pada lebaran tahun 2021 oleh pemerintah pusat.

Plt Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jateng, Henggar Budi Anggoro menuturkan, lonjakan pemudik bisa saja terjadi pada mudik 2021 ini.

Namun demikian, pihaknya masih menunggu data dari hasil survei dari Litbang Kemenhub.

"Terkait lonjakan pemudik, kami akan mengacu pada (mudik) 2019 sebelum pandemi, kami bisa memprediksikan itu," kata Henggar, Jumat (19/3/2021).

"Namun, agar lebih akurat, harus ada pembanding survei dari litbang kementerian data yang 2019," imbuhnya.

Baca juga: Kebijakan Boleh Mudik 2021 Ternyata Belum Final, Doni Moenardo: Keputusan Bisa Berubah Sewaktu-waktu

Baca juga: Pemerintah Izinkan Mudik Tahun 2021, Menhub: soal Teknis akan Diatur Gugus Tugas Covid-19

Survei dari Litbang Kemenhub itu juga nantinya akan dijadikan pegangan pihaknya terkait kapan arus puncak terjadi, perkiraan jumlah pemudik, serta untuk antisipasi di lapangan.

Pihaknya sudah menyiapkan segala sesuatu terkait arus mudik Lebaran. Hanya saja, masih menunggu rapat koordinasi dan arahan di tingkat Kemenhub.

Kesiapan yang dilakukannya yakni terkait penanganan pengendaliaan arus mudik Lebaran 2021.

Rencana operasi akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan instansi terkait semisal TNI dan Polri serta Dinas Perhubungan di kabupaten/kota.

Pengendaliaan arus mudik Lebaran dilakukan dengan melakukan pengawasan di perbatasan masuk ke Jateng.

"Sesuai arahan Pak Gub (Gubernur Jateng), yakni melakukan pengawasan di pintu Jateng," ucapnya.

"Ada beberapa skenario yang akan kami lakukan, namun saat ini tidak bisa kami publikasikan dulu," jelasnya.

Bagaimana pelaksanaan teknis pengawasan di perbatasan juga nantinya akan dikonsultasikan ke satgas di pusat.

Intinya, kata dia, segala persiapan dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus covid-19 usai Idulfitri berakhir.

Selain itu, terakait angkutan umum, pembuat keputusan juga ada di Kementerian. Pihaknya masih menuggu arahan apakah load factor angkutan umum masih dibatasi 50 persen atau tidak.

Pembatasan load factor tersebut untuk mengantisipasi penyebaran kasus covid pada transportasi publik.

Mudik di masa pandemi ini diharapkan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, mulai dari tempat keberangkatan, selama perjalanan, hingga sampai di tempat tujuan.

Sebelumnya, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengatakan jika mudik diperbolehkan, ia meminta pemeintah pusat untuk memprioritaskan vaksinasi untuk sopir.

"Pak Menhub kan bilang kemungkinan tahun ini boleh mudik, saya kira kelompok yang tiap hari berhubungan dengan masyarakat harus dijadikan prioritas. Termasuk sopir saya usul diprioritaskan," kata Ganjar.

Jateng sendiri menjadi salah satu daerah tujuan pemudik dari berbagai kota di Indonesia.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat pada musim mudik 2019 atau sebelum pandemi total pemudik dari wilayah Jabodetabek ada 14 juta. Sekitar 6 juta pemudik masuk ke Jateng.

Jumlah tersebut merupakan tujuan terbanyak pemudik pada 2019 dibandingkan daerah lain di Tanah Air. Pada 2020 mudik bersamaan dengan pandemi Covid-19 sehingga ada larangan.

Aparat keamanan pun harus berjaga untuk melakukan penyekatan di titik perbatasan untuk menghalau pemudik.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi membuka peluang tidak ada larangan mudik tahun ini, meski pandemi masih berlangsung.

Jika resmi tidak dilarang, tentu akan terjadi lonjakan atau kenaikan jumlah pemudik menuju Jawa Tengah.

Hal itu dipengaruhi adanya program vaksinasi dan adanya penggunaan tes yang membuat masyarakat ingin bepergiaan.

Belum Final

Baru-baru ini, Kepada Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB) Doni Monardo pun meminta agar masyarakat untuk menunggu keputusan final dari pemerintah.

“Masyarakat bersabar menunggu keputusan final,” harap Doni usai peresmian rumah sakit khusus karantina RSUD Soekarno di Bangka Belitung, Kamis (18/3/2021).

Doni Monardo mengaku pihaknya masih berkoordinasi lintas kementerian untuk menyikapi rencana pemberlakuan mudik dan libur lebaran Idul Fitri 2021.

Keputusan soal libur lebaran, ungkap Doni, masih bisa berubah sewaktu-waktu tergantung keputusan bersama antar kementerian khususnya yang membidangi masalah perekonomian.

"Kami sebagai bagian dari organisasi pemerintahan masih berkoordinasi untuk menetapkan itu. Bersama Menko perekonomian dan kementerian terkait lainnya," ungkap Doni seperti dikutip dari Kompas.com.

Lebih lanjut Doni tetap mengingatkan, momen liburan menjadi pemicu lonjakan kasus Covid-19.

Pria berpangkat Letjen TNI itu pun merujuk pada kasus Desember 2020 hingga  Januari 2021 yang melonjak karena faktor libur akhir tahun.

Sementara pada Februari 2021 kasus kembali turun.

"Kami pastikan setelah liburan itu ada lonjakan kasus. Ada yang bertambah masuk ICU, ada penambahan angka kematian," ungkapnya.

"Angka kematian nasional kita di angka 2,8 persen lebih tinggi dari angka global 2,2 persen," tambahnya.

Ada pun RS khusus karantina Bangka memiliki daya tampung 100 tempat tidur dengan rincian 75 untuk pasien observasi dan 25 untuk pasien gawat darurat.

Fasilitas tersebut dilengkapi ventilator dan ruangan dengan sistem tekanan udara negatif.

Sebelumnya, seperti diberitakan Kompas.tv, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan, tidak adanya larangan Mudik Lebaran 2021 meski pandemi masih terjadi disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Selasa (16/3/2021) yang membahas sejumlah hal, salah satunya persiapan mudik lebaran.

"Hal pertama yang bisa kami kemukakan terkait mudik 2021. Pada prinsipnya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak melarang (mudik)," kata Budi dalam rapat kerja yang dipantau secara daring.

Soal Teknis

Di tengah pandemi Covid-19, muncul wacana mudik tahun 2021 diperbolehkan.

Hal itu diungkapkan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

Menhub mengatakan pemerintah tak akan melarang mudik lebaran pada tahun ini atau 2021.

Baca juga: Inilah Syarat dan Ketentuan untuk Penderita Penyakit Jantung Sebelum Divaksin Covid-19

Baca juga: Sah! MUI Keluarkan Fatwa Vaksinasi Covid-19 Tak Batalkan Puasa, Jangan Ragu Divaksin saat Ramadhan

Namun demikian, Budi menegaskan pelaksanaan mudik lebaran tahun 2021 akan dikoordinasikan oleh Gugus Tugas Covid-19 dan bukan Kementerian Perhubungan. 

Menurutnya, Kementerian Perhubungan tidak berwenang mengizinkan atau melarang masyarakat untuk mudik.

"Boleh tidaknya mudik, melarang atau tidak melarangnya itu bukan kewenangan Kemenhub. Kami akan diskusi dengan Kementerian/Lembaga terkait dan tentunya berdiskusi dengan pihak yang kompeten. Gugus Tugas selaku koordinator, akan berikan suatu arahan," ujar Budi, dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Selasa (16/3/2021).

Budi mengatakan pihaknya akan mengkoordinasikan terlebih dahulu perihal mudik lebaran 2021 mendatang. 

Selain itu, akan ada mekanisme khusus yang akan dikoordinasikan oleh Gugus Tugas Covid-19.

"Kami akan koordinasikan dahulu untuk bolehnya atau tidak, dan mekanisme akan dikoordinasikan ke Gugus Tugas," ungkapnya. 

Dia mengatakan mudik lebaran pada tahun ini tidak dilarang dengan pertimbangan akan adanya pengetatan protokol kesehatan hingga tracing yang dilakukan pihaknya. 

"Terkait dengan mudik 2021 pada prinsipnya pemerintah lewat Kemenhub tidak akan melarang. Kami akan koordinasi dengan Gugus Tugas bahwa mekanisme mudik akan diatur bersama dengan pengetatan, dan lakukan tracing pada mereka yang hendak berpergian," ujarnya. 

Tak adanya pelarangan mudik, diyakini Budi akan membuat lonjakan dalam jumlah masyarakat yang melakukan mudik lebaran. 

Hal itu juga diperkuat oleh sudah banyaknya masyarakat yang mendapat vaksin atau vaksinasi Covid-19 sehingga membuat masyarakat merasa lebih aman dalam bepergian. 

"Kami sudah petakan beberapa isu penting. Pasti akan terjadi lonjakan, program vaksinasi diprediksi akan membuat masyarakat ingin berpergian," jelasnya.

Tak hanya itu, Budi Karya Sumadi mengatakan kebijakan tes transportasi umum yang menggunakan GeNose dengan harga yang lebih murah akan menarik minat masyarakat bepergian. 

"Juga adanya PPNBM nol, kepemilikan mobil akan bertambah, dan penggunaan GeNose juga akan membuat confident untuk berpergian karena murah," tandasnya. 

Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul Ada Wacana Mudik Lebaran Tak Dilarang, Bagaimana Persiapan Jateng Hadapi Pemudik?

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: Menhub Sebut Gugus Tugas Covid-19 Akan Berikan Arahan Perihal Mudik Lebaran 2021 dan Kompas.tv dengan judul: Pemerintah Tak Larang Mudik 2021, Kepala BNPB: Tunggu Keputusan Final