Pemerintah Putuskan Larang Mudik 2021, Anggota DPR RI Asal Sukoharjo Ini Minta Pelonggaran

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Anggota DPR RI Komisi VI Muhammad Toha, tak sepenuhnya setuju dengan keputusan larangan mudik. 

Dia menyebut, lebaran tahun 2021 ini harusnya ada pelonggaran dari Pemerintah terkait adanya larangan mudik.

Sebab, mudik sudah menjadi tradisi dan budaya masyarakat di Indonesia, terlebih saat lebaran. 

Baca juga: Turis Bebas Masuk Indonesia, Tapi Mudik Lebaran Tegas Dilarang, Ini Alasan Luhut Binsar Pandjaitan

Baca juga: Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021, PT KAI Ikut Aturan, Termasuk untuk Perjalanan Kereta di Solo

"Kebijakan itu relatif ya. Karena mudik itu sebagai wujud penghormatan kepada keluarga dan sanak saudara untuk menyambung silahturahmi," kata dia, Jumat (2/4/2021)

Menurutnya, kebijakan larangan mudik ini akan kontra produktif dengan kebijakan untuk mendongkrak sektor pariwisata. 

Karena dengan adanya larangan mudik ini, maka sektor pariwisata juga akan terkena imbasnya. 

Mantan Wakil Bupati Sukoharjo itu mengatakan, harus ada pelonggaran pada larangan mudik tahun ini. 

Ditambah, program vaksinasi juga sudah dijalankan oleh pemerintah. 

Baca juga: Fotografer Selebaran Aisha Weddings Angkat Bicara soal Karyanya yang Disalahgunakan: Kecolongan

"Menurut saya, kalau imbauannya secara umum tidak pas, artinya relatif saja," ucapnya. 

"Misal di suatu kota zonanya merah, maka dilarang untuk keluar masuk daerah tersebut.  Tapi kalau daerah itu sudah zona hijau, saya pikir tak ada masalah," jelasnya. 

Sehingga sebelum memasuki bulan suci ramadan ini, dia meminta masyarakat benar-benar menaati protokol kesehatan untuk menekan angka penularan Covid-19. 

Selain itu, Toha juga menilai adanya sanksi kepada ASN yang nekat mudik, adalah sesuatu yang berlebihan. 

"Selama mereka bisa menaati protokol kesehatan tidak masalah. Lebaran ini kan juga sudah ada yang divaksin juga, jadi harusnya beda dengan tahun lalu," tandasnya.

Sikap Asita Solo