Berita Sragen Terbaru
Bupati Sragen Surati Pemerintah Pusat Tolak Impor Beras, Yuni: Merugikan Petani
Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati menyurati pemerintah pusat untuk membatalkan impor beras.
Penulis: Rahmat Jiwandono | Editor: Agil Trisetiawan
Sri Mulyani menjelaskan Kabupaten Klaten mengalami surplus beras selama pandemi ini.
Terhitung di tahun 2020 ada 141 ribu ton beras dan 2021 surplus sebanyak 75 ribu ton beras.
Baca juga: BREAKING NEWS : Puluhan Santri Ponpes di Kauman Solo Positif Corona, Langsung Isolasi di Asrama Haji
Baca juga: Imbas Tol Solo-Jogja Terjang Ratusan Hektare Sawah Penghasil Beras Pulen di Klaten, Ini Kata Pemkab
"Pada tahun ini, khususnya april Kabupaten Klaten akan memasuki panen raya, sehingga kami rasa tidak perlu lakukan impor beras," ujar Mulyani.
Dia mengatakan Kabupaten Klaten pasokan pangan beras di Kabupaten Klaten sampai saat ini masih aman.
Dia meminta kepada masyarakat tidak perlu khawatir terhadap informasi yang beredar bahwa pemerintah berencana akan impor beras.
"Sehingga petani di Kabupaten Klaten tidak usah khawatir maraknya kabar tersebut, karena kami tidak akan impor beras, " tegasnya.
Rencana impor beras yang diajukan oleh Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menuai banyak kritik.
Namun Muhammad Lutfi menegaskan, tak ada niatan pemerintah untuk menurunkan harga petani, terutama saat petani sedang panen raya.
"Tidak ada niat pemerintah untuk menurunkan harga petani terutama saat sedang panen raya."
"Sebagai contoh, harga gabah kering petani itu tidak diturunkan."
"Kalau gabah kering itu diturunkan oleh Bulog, nah itu bagian daripada penghancuran harga," tegas Lutfi dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Rabu (17/3/2021).
Ia pun menyebutkan, rencana impor beras merupakan bentuk strategi untuk memastikan, pemerintah tidak bisa diatur oleh para spekulan.
"Tidak ada, itu stabil setiap tahunnya. Ini adalah strategi pemerintah untuk memastikan, kita tidak bisa dipojokkan atau diatur oleh pedagang."
"Terutama para spekulan-spekulan yang berniat tidak baik dalam hal ini," imbuhnya.
Diketahui pemerintah masih bersikukuh untuk melakukan impor beras sebanyak satu juta ton di tahun ini.