Disentil DPR Soal Premium, Komisaris Pertamina Ahok Membela : Beberapa Daerah Masih Butuh

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Adi Surya Samodra

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kena sindir Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah.

Sindiran itu diberikan lantaran Pertamina masih menjual bensin Premium.

Apalagi, sejumlah negara kini sudah tidak menjual bensin beroktan 88.

Ahok menanggapi sindiran yang disampaikan Said tersebut.

Menurutnya, beberapa daerah masih membutuhkan penjualan Premium.

Meski begitu, Pertamina masih berusaha mengajak masyarakat untuk menggunakan Pertalite atau Pertamax sebagai bahan bakar kendaraan mereka.

Baca juga: Momen Ahok : Dulu 2012 Bertemu Jokowi di Lodji Gandrung, Kini Anaknya Gibran, Pertanda Pilgub DKI?

Baca juga: Kenaikan Harga BBM di Sumut Mengacu Pergub, Edy Rahmayadi: Pertamina Sengaja Cari Momentum

"Kita bikin (program) langit biru untuk mengajak dan mendidik masyarakat supaya meninggalkan Premium karena kualitas kurang bagus," ucap Ahok saat di Solo, Rabu (7/4/2021).

Ahok menuturkan masyarakat bisa lebih hemat bila menggunakan bahan bakar beroktan 90 ke atas.

Itu karena bisa menghasilkan pembakaran mesin yang lebih sempurna sehingga silinder atau blok tidak cepat kotor.

Kendaraan menjadi tidak sering diservis dan pemakaian suku cadang menjadi lebih awet.

"Kendaraan-kendaraan sekarang disarankan bukan untuk (mengonsumsi) Premium," tuturnya.

Ahok masih akan berkoordinasi dan menanti keputusan kementerian terkait keberadaan Premium di pasaran.

"Tanya ke menteri, kita hanya menjalankan," ucapnya. 

Kenaikan Premium

Pertamina resmi menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Sumatera Utara (Sumut), per 1 April 2021. 

Kenaikan harga BBM itu pun mendapat protes dari masyarakat Sumut. 

Alasannya kenaikan harga mengikuti kenaikan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) yang ditetapkan Pemprov Sumut. 

Baca juga: Viral Kisah Wanita Tinggal Bersama Anjing dan Kucing Peliharaan di Gerobak, Ternyata Begini Faktanya

Baca juga: Mewahnya Dekorasi Akad Nikah Atta Halilintar & Aurel Hermansyah,Digelar di Hotel Raffles Jam 1 Siang

Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Sumut yang diteken Edy Rahmayadi disebutkan, PBBKB naik dari 5 persen menjadi 7,5 persen.

Hal itu menyebabkan harga BBM di Sumut naik Rp 200.

Sedangkan untuk tarif PBBKB Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) seperti Premium dan Jenis BBM Tertentu (JBT) seperti Bio Solar tidak mengalami perubahan.

Meski Pergub tersebut diteken oleh Edy sendiri, namun belakangan ia justru menyalahkan Pertamina atas kenaikan harga BBM di wilayahnya. 

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyatakan, kenaikan harga BBM tidak ada kaitannya dengan Pergub Sumut yang diterbitkannya. 

"Dia (Pertamina) sengaja cari momentum. Kenaikan BBM bukan mengacu Pergub. Tetapi Pergub menyesuaikan aturan dari atas. Kondisi tuntutan ekonomi itu dia harus stabil. Salah itu kalau Pertamina mengacu Pergub untuk menaikkan BBM," kata Edy dikutip dari Kompas TV, Sabtu (3/4/2021).

Edy bilang, yang menentukan harga BBM adalah Pertamina. Karena itu, Pemprov Sumut harus menyesuaikan salah satunya dengan mengeluarkan Pergub. 

"Yang menentukan harga itu Pertamina. Jadi, kita kan harus menyesuaikan. Begitu naik barang, Pergub kan harus diperbarui," ujar Edy.

Mantan Pangdam Bukit Barisan itu mengaku akan berkonsultasi dengan sejumlah pihak dulu, apakah bisa menunda kenaikan harga BBM itu.

Ia menyadari naiknya harga BBM di tengah pandemi, akan membuat kondisi masyarakat semakin sulit.

"Nanti kita konsultasikan itu. Kebijakannya kurang populis, ya pastilah. Semua apa pun bentuknya barang yang naik dalam kondisi seperti itu pasti kurang populis, tapi negara ini kan harus hidup. Tapi masak Pertamina mengacu Pergub? Harga dari Pertamina itu," terang Edy.

Alasan Pertamina

Sebelumnya, Unit Manager Communication, Relations, & CSR Regional Pertamina Sumbagut Taufikurachman menjelaskan, kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamina hanya berlaku di Sumut saja alias tak berlaku di daerah lain di Indonesia. 

Menurut dia, kenaikan harga BBM yang hanya terjadi di Sumut karena pemerintah daerah setempat menaikan tarif Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Sumatera Utara.

Kenaikan tarif tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Sumatera Utara Nomor 01 Tahun 2021 yang diteken oleh Edy Rahmayadi.

“Mengacu pada perubahan tarif PBBKB yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan surat edaran Seketaris Daerah Provinsi Sumut, per tanggal 01 April 2021, Pertamina melakukan penyesuaian harga khusus untuk BBM nonsubsidi di seluruh wilayah Sumut,” tutur Taufikurachman dalam keterangannya.

Dalam aturan tersebut terdapat perubahan tarif PBBKB khusus bahan bakar nonsubsidi dari sebelumnya 5 persen disesuaikan menjadi 7,5 persen di wilayah Sumatera Utara.

Dengan begitu, harga BBM nonsubsidi di Sumut mengalami kenaikan sebesar Rp 200 per liter.

Berikut rincian terbaru harga BBM Pertamina di Sumut: Pertalite dari Rp 7.650 menjadi Rp 7.850, Pertamax dari Rp 9.000 menjadi Rp 9.200, Pertamax Turbo dari Rp 9.850 menjadi Rp 10.050, Pertamina Dex dari Rp 10.200 menjadi Rp 10.450, Dexlite Rp 9.500 menjadi Rp 9.700, Solar Non PSO dari Rp 9.400 menjadi Rp 9.600.

“Masyarakat tidak perlu khawatir karena Pertamina tetap menjamin pasokan BBM aman untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Kami juga menghimbau agar masyarakat terus menggunakan BBM berkualitas sesuai peruntukan teknologi kendaraan,” ucap Taufikurachman.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Harga BBM di Sumut Naik, Gubernur Edy Rahmayadi Salahkan Pertamina",