Apakah Boleh Masyarakat Mudik Sebelum 6 Mei 2021? Kakorlantas Polri: Silakan Saja
Bahkan polisi siap membantu memperlancar rute perjalanan masyarakat yang ingin mudik sebelum tanggal tersebut.
lihat foto
Harus ada yang menjadi penanggung jawab ketika pemudik dini sampai kampung halaman atau daerah tujuan. Penanganan yang dilakukan bisa dengan dilakukan isolasi mandiri yang tersedia di tingkat RT, RW atau desa.
Kemudian, dilakukan tes covid untuk mengetahui yang bersangkutan terpapar atau tidak. Petunjuk teknis telah dijabarkan lengkap dalam instruksi PPKM Mikro dari pemerintah pusat.
Selain PPKM Mikro, ada juga Jogo Tonggo yang telah dicanangkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah jauh sebelum PPKM Mikro diimplementasikan dalam masyarkat.
Baca juga: Buka Puasa Perdana di Solo, Pencari Takjil Serbu Kuliner Manahan Solo : Banyak Pilihan, Jadi Bingung
Baca juga: Solo Serasa Jakarta! Jalan Slamet Riyadi Makin Macet, Ada Kemungkinan Pemudik Sudah Menyerbu
Jogo Tonggo merupakan gerakan bersama yang mengusung esensi kearifan lokal masyarakat Jawa: gotong royong dalam bermasyarakat.
"Jogo Tonggo ini penting. Bisa disiapkan. Ini juga berbasis mikro di masyarakat. Masyrakat angkat kepedulian kepada tetangga sisi kanan dan sisi kiri. Spirit gotong royong ada di sini. Jadi praktik Pancasila dalam konteks pandemi tidak perlu hafalin Pancasila," ujarnya.
Dengan Jogo Tonggo, diharapkan komunikasi antar-masyarakat bisa terjalin. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan pun bisa langsung disikapi dengan sigap.
Misalnya dalam persiapan rumah isolasi untuk pemudik. Masyarakat bisa menyumbangkan makanan atau keperluan yang lain untuk penghuninya.
Terkait tempat isolasi, Ganjar meminta bupati dan wali kota menyiapkannya di lingkup RW atau tempat yang lain.
"Tempat isolasi bisa dimanapun. Kita punya pengalaman waktu mudik tahun kemarin. Yang paling progres itu Bupati Banyumas yang melakukan pendekatan dengan humanis untuk para pemudik," katanya.
Sementara, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jateng mengatakan data survei di Kemenhub, warga yang nekat mudik menggunakan moda transportasi laut udara dan darat pada tahun lalu ada sebanyak 661 ribu orang.
Sedangkan data yang ada di Dishub Jateng sebanyak 925 ribu. Artinya, masih banyak warga yang masih melakukan mudik dengan beragam cara meskipun sudah dilakukan penyekatan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Provinsi Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro menyatakan ada tiga skenario yang akan dilakukan untuk mendukung kebijakan larangan mudik.
Skenario pertama yakni pra-larangan atau tindakan yang dilakukan sebelum waktu larangan yakni dari 1-5 Mei. Ini sebagai antisipasi mudik dini.
"Kami coba antisipasi dengan melakukan posko mobile. Ini tentunya kita bekerja sama dengan instansi terkait, dari kabupaten dan kota, TNI dan Polri. Sebelum masa pelarangan ini juga sudah ada pembatasan pergerakan orang yang masuk ke Jawa Tengah," kata Henggar.
Skenario kedua yaitu terkait orang-orang yang sudah terlanjur mudik. Nantinya, kata dia, PPKM Mikro dan Jogo Tonggo akan dioptimalisasi.
