Apakah Boleh Masyarakat Mudik Sebelum 6 Mei 2021? Kakorlantas Polri: Silakan Saja

TRIBUNSOLO.COM - Pemerintah resmi melarang mudik Lebaran 2021.

Namun, bagaimana bila masyaraka ingin pulang kampung atau mudik sebelum Kamis, 6 Mei 2021?

Baca juga: Pemerintah Larang Mudik Lebaran, Simak Jadwal Penyekatan Kendaraan di Jalan Tol

Baca juga: Di Kota Ini PNS Boleh Mudik ke Luar Daerah, Syaratnya Jika Ada Saudara yang Meninggal Dunia

Dikutip dari tayangan live Kompas Tv pada Kamis (15/4/2021), Informasi ini disampaikan langsung oleh Kakorlantas Polri, Irjen Istiono.

Irjen Istiono mengatakan masyarakat boleh melakukan perjalanan mudik sebelum Kamis, 6 Mei 2021.

"Sebelum tanggal 6 (Mei 2021) ya silakan saja (Mudik) akan kami perlancar."

"Setelah tanggal 6 (Mei 2021) mudik, nggak boleh!" ujar Irjen Istiono.

Bahkan polisi siap membantu memperlancar rute perjalanan masyarakat yang ingin mudik sebelum tanggal tersebut.

Irjen Istiono mengatakan, tidak akan ada penyekatan bagi pemudik yang pulang kampung sebelum tanggal 6 Mei 2021.

Hal ini berkaitan dengan keputusan pemerintah untuk tidak melarang warganya berpergian kemana saja.

Tentunya masyarakat yang bepergian harus menerapkan protokol kesehatan.

Namun pada minggu-minggu mendekati lebaran, pemerintah sangat menganjurkan masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan pulang kampung.

Irjen Istiono mengatakan pemberlakuan pelarangan mudik lebaran, sejak 6-17 Mei 2021.

Pada tanggal tersebut, akan diberlakukan penyekatan dibeberapa wilayah.

Hal ini dilakukan aparat pemerintah dan Polri demi mengantisipasi tingkat penyebaran virus Covid-19.

Mengingat, besar kemungkinan terjadi lonjakan pemudik saat lebaran.

"Kita sekat-sekat itu, yang berbahaya ini kan berkumpul bersama sama, kerumunan bersama-sama."

"Ini akan meningkatkan penyebaran covid-19, kita harus antisipasi ini," kata Irjen Istiono.

Potensi Pemudik ke Jateng 4,6 Juta Orang, Ganjar Pranowo Ingatkan Siagakan PPKM Mikro & Jogo Tonggo

Meski pemerintah sudah melarang mudik, tetapi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta bupati dan wali kota siaga.

Terlebih Data di Balitbang Kementerian Perhubungan menyebut ada potensi warga melakukan mudik dini yaitu sekitar 20 persen.

Sementara, potensi pemudik ke Jateng sekitar 4,6 juta orang.

Sebenarnya larangan pemerintah jelas, tertuang dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19 No 13 Tahun 2021.

Surat itu berisi tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah selama 6-17 Mei 2021.

Baca juga: Kini GeNose Ada di Terminal Tirtonadi Solo, Antisipasi Pemudik Lebaran 2021 Nekat Masuk Solo

Baca juga: Warga Sragen Dilarang Mudik! Polres Sragen akan Sekat Jalan Perbatasan, Exit Tol Juga Bakal Dijaga

Karena ada larangan tersebut, sejumlah upaya dilakukan pemerintah untuk menghalau pemudik.

Dari melakukan penyekatan di batas provinsi hingga menyetop moda transportasi angkutan umum penumpang.

Larangan mudik ini merupakan tahun kedua selama pandemi berlangsung.

Dari pengalaman mudik tahun lalu, sejumlah cara dilakukan warga untuk pulang ke kampung halaman.

Ada yang melalui jalur tikus hingga curi start atau disebut pemudik dini. Mereka pulang sebelum waktu larangan mudik.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta bupati dan wali kota agar tetap melaksanakan PPKM Mikro dan Jogo Tonggo.

"Pengelolaan PPKM Mikro jangan dilepas. Kita mesti memantau. Karena metode ini rasanya lumayan sukses. Sekali lagi tidak boleh lengah. Harus antisipasi kalau ada yang membolos (pemudik dini)," kata Ganjar, Selasa (13/4/2021).

Harus ada yang menjadi penanggung jawab ketika pemudik dini sampai kampung halaman atau daerah tujuan. Penanganan yang dilakukan bisa dengan dilakukan isolasi mandiri yang tersedia di tingkat RT, RW atau desa.

Kemudian, dilakukan tes covid untuk mengetahui yang bersangkutan terpapar atau tidak. Petunjuk teknis telah dijabarkan lengkap dalam instruksi PPKM Mikro dari pemerintah pusat.

Selain PPKM Mikro, ada juga Jogo Tonggo yang telah dicanangkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah jauh sebelum PPKM Mikro diimplementasikan dalam masyarkat.

Baca juga: Buka Puasa Perdana di Solo, Pencari Takjil Serbu Kuliner Manahan Solo : Banyak Pilihan, Jadi Bingung

Baca juga: Solo Serasa Jakarta! Jalan Slamet Riyadi Makin Macet, Ada Kemungkinan Pemudik Sudah Menyerbu

Jogo Tonggo merupakan gerakan bersama yang mengusung esensi kearifan lokal masyarakat Jawa: gotong royong dalam bermasyarakat.

"Jogo Tonggo ini penting. Bisa disiapkan. Ini juga berbasis mikro di masyarakat. Masyrakat angkat kepedulian kepada tetangga sisi kanan dan sisi kiri. Spirit gotong royong ada di sini. Jadi praktik Pancasila dalam konteks pandemi tidak perlu hafalin Pancasila," ujarnya.

Dengan Jogo Tonggo, diharapkan komunikasi antar-masyarakat bisa terjalin. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan pun bisa langsung disikapi dengan sigap.

Misalnya dalam persiapan rumah isolasi untuk pemudik. Masyarakat bisa menyumbangkan makanan atau keperluan yang lain untuk penghuninya.

Terkait tempat isolasi, Ganjar meminta bupati dan wali kota menyiapkannya di lingkup RW atau tempat yang lain.

"Tempat isolasi bisa dimanapun. Kita punya pengalaman waktu mudik tahun kemarin. Yang paling progres itu Bupati Banyumas yang melakukan pendekatan dengan humanis untuk para pemudik," katanya.

Sementara, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jateng mengatakan data survei di Kemenhub, warga yang nekat mudik menggunakan moda transportasi laut udara dan darat pada tahun lalu ada sebanyak 661 ribu orang.

Sedangkan data yang ada di Dishub Jateng sebanyak 925 ribu. Artinya, masih banyak warga yang masih melakukan mudik dengan beragam cara meskipun sudah dilakukan penyekatan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Provinsi Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro menyatakan ada tiga skenario yang akan dilakukan untuk mendukung kebijakan larangan mudik.

Skenario pertama yakni pra-larangan atau tindakan yang dilakukan sebelum waktu larangan yakni dari 1-5 Mei. Ini sebagai antisipasi mudik dini.

"Kami coba antisipasi dengan melakukan posko mobile. Ini tentunya kita bekerja sama dengan instansi terkait, dari kabupaten dan kota, TNI dan Polri. Sebelum masa pelarangan ini juga sudah ada pembatasan pergerakan orang yang masuk ke Jawa Tengah," kata Henggar.

Skenario kedua yaitu terkait orang-orang yang sudah terlanjur mudik. Nantinya, kata dia, PPKM Mikro dan Jogo Tonggo akan dioptimalisasi.

Skenario ketiga yakni melakukan operasi pada saat pelarangan. Titik-titiknya akan ditentukan oleh kepolisian. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul PPKM Mikro dan Jogo Tonggo Jurus Pamungkas Jateng Tangani Pemudik yang 'Bolos'

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: Mudik Diperbolehkan sebelum 6 Mei 2021, Kakorlantas Polri: Silakan Saja, Akan Kami Perlancar