Bupati Karanganyar Marah, Bantuan Tunai ke PKL Pakai Amplop Bertuliskan Namanya

Laporan Wartawan Tribunsolo.com, Muhammad Irfan Al Amin

TRIBUNSOLO.COM, KARANGANYAR - Ada yang menarik dari skema pembagian bantuan sosial Rp 300 ribu kepada para PKL di Kabupaten Karanganyar. 

Sejumlah pedagang kaki lima yang menerima bantuan, mendapat amplop dengan tulisan nama Bupati Karanganyar, Juliyatmono dan istrinya yang juga anggota DPRD, Siti Khomsiyah. 

• 840 PKL di Karanganyar Dapat Bantuan Rp 300 Ribu, PKL Sragen Keluhkan Belum ada Bantuan

Amplop itu berisi uang tunai sebesar Rp 300 ribu yang dibagikan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terdampak PPKM Darurat.

Ada 840 pedagang yang dapat bantuan ini.

Amplop bertuliskan nama Bupati dan istri itu sempat beredar saat dibagikan oleh pihak Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM (Disdagnakerkop UKM), Karanganyar, sejak Senin (19/7/2021) lalu. 

Nah, penggunaan amplop bercap nama bupati dan istri itu sendiri jadi rasan-rasan banyak orang.

Pasalnya, dana itu sendiri berasal dari Baznas Karanganyar, dan saat dikonfirmasi, Kepala Baznas Karanganyar, Sugiyarso, menuturkan bahwa pihaknya menyerahkan bantuan sekitar RP 300 juta. 

"Dana tersebut digunakan sebagai bentuk penanggulangan bencana, dan memang sudah ada instruksi dari pusat," katanya pada Kamis (22/7/2021). 

Dirinya mengakui bahwa tidak tahu mengenai penulisan nama bupati dan istri di atas amplop tersebut. 

"Saya tidak mengecek, dan yang terpenting itu dari Baznas, mengenai penyerahan, orang lain boleh melakukan," ujarnya. 

Sementara, Bupati Karanganyar Juliyatmono mengaku mendengar kabar amplop bertuliskan anamnya dan istrinya itu.

Ia mengakui hal itu tidak etis, dan mengakui bahwa hal tersebut merupakan kesalahan jajarannya.

Juliyatmono mengatakan, amplop itu sudah lama ada, tapi biasanya digunakan untuk keperluan acara pernikahan atau hajatan warga.

"Saya tegur kepada dinas terkait yang membagikan amplop tersebut,"

"Sudah diganti, dan saya juga minta maaf kalau sekiranya membuat gaduh di masa PPKM ini," ungkapnya. 

Secara terpisah, Kepala Disdagnakerkop dan UKM, Martadi menyebut bahwa amplop itu adalah sebuah kekeliruan dan kini sudah diganti. 

"Saya mengakui kurang mengontrol," katanya. 

"Sudah diganti dan tidak semuanya menerima amplop yang bernama bupati," terangnya. (*)