Reaksi Bupati Yuni Lihat APBD Sragen 2022 Defisit Rp 230 Miliar : Tak Apa-apa, Ada Pesan dari Jokowi

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Septiana Ayu Lestari

TRIBUNSOLO.COM, SRAGEN - APBD Sragen 2022 mengalami defisit sebanyak sebesar Rp 230 miliar atau tepatnya Rp 230.428.319.495.

Hal ini terungkap saat DPRD Kabupaten Sragen menggelar rapat paripurna untuk menetapkan Raperda APBD Sragen 2022, Kamis (25/11/2021).

Sebanyak 6 fraksi di DPRD Kabupaten Sragen menyetujui Raperda APBD Sragen 2022 yang diajukan, ditetapkan sebagai Perda APBD Sragen 2022.

Dalam raperda tersebut, berisi pendapatan Kabupaten Sragen pada tahun 2022 sebesar Rp 2.151.620.896.665, dan total belanja sebanyak Rp 2.382.049.216.160.

Baca juga: Detik-detik Duel Maut Kakek Vs Kakek di Klaten : Pesta Ciu Dulu, Cekcok, Lalu Dibacok Berkali-kali

Baca juga: Di Tengah Bayang-bayang Gelombang 3, Kasus Corona di Sragen Hanya 6 Orang, Isolasi dan ICU RS Kosong

Dari jumlah tersebut, APBD Sragen tahun 2022 mengalami defisit sebanyak Rp 230.428.319.495.

Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati mengatakan defisit Rp 230 miliar masih wajar dan normal.

"Defisit masih tinggi, tapi semuanya masih dalam tataran wajar dan normal," katanya kepada TribunSolo.com.

"Tidak apa-apa, ketika saya datang ke Indonesia Investment Award, Pak Presiden juga mengatakan defisit negara kita juga tinggi," jelas dia.

Bupati Yuni klaim, dengan defisit anggaran tersebut, roda pemerintahan Kabupaten Sragen masih bisa dijalankan.

Ia menyebut untuk mengatasi defisit anggaran, jalan keluarnya adalah segera melakukan kegiatan dan kembali menjalankan roda perekonomian.

"Pak Presiden berharap daerah segera melakukan kegiatan, agar serapan tinggi, dan kegiatan ekonomi bisa kembali dijalankan," ujarnya.

Dalam APBD yang disetujui tersebut juga disertakan modal sebanyak Rp 25 miliar.

Baca juga: Siap-siap, Lowongan Besar-besaran Butuh Ribuan Karyawan : Investor Korsel Bangun 2 Pabrik di Sragen

Baca juga: Pemilihan Perangkat Desa Padas Sragen Diwarnai Polemik, Ada Peserta Pakai Sertifikat Tak Valid

Modal tersebut kemudian dialokasikan kepada BUMD, dengan harapan bisa menambah pendapatan daerah.

"BUMD tidak hanya satu tempat saja, kan kita punya beberapa BUMD, dan tentunya BUMD harus bisa bersaing, agar bisa menambah PAD kita," terangnya.