Isi Pesan di Spanduk Saat Pemuda Pancasila Boyolali Geruduk DPRD : Junimart Girsang Jaga Mulutmu !

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Tri Widodo

TRIBUNSOLO.COM, BOYOLALI - Gedung DPRD Boyolali digeruduk ratusan massa dari organisasi masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila, Senin (29/11/2021).

Masa menuntut dan mengirimkan petisi supaya Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Junimart Girsang turun dari jabatannya.

Baca juga: Turun ke Jalan, Pemuda Pancasila Karanganyar Serukan Minta Junimart Girsang Dipecat dari DPR RI

Massa pun langsung diterima oleh Ketua DPRD Boyolali, Marsono, Ketua Fraksi PDIP DPRD yang juga Ketua DPC PDIP, Susetya Kusuma Dwi Hartanto, juga Ketua Komisi IV DPRD, Subagya.

Ketua MPC Pemuda Pancasila Boyolali, Edi Waluyo mengatakan pernyataan Junimart dinilai membuat kegaduhan nasional.

Pihaknya lantas mengambil sikap dan meminta Junimart lengser dari jabatan anggota DPR RI maupun keanggotaan di partai. 

"Pernyataan itu sangat melukai kami. Maka kami membuat surat pernyataan agar bisa disampaikan pada Ketua DPR RI, Puan Maharani dan Ketua DPP PDIP Megawati Soekarno Putri," terangnya seusai audiensi. 

Pihaknya menuntut agar Junimart dicopot dari anggota DPR RI fraksi PDIP.

Selain itu, Pemuda Pancasila Boyolali juga meminta Ketua DPP DDIP, Megawati memecat Junimart sebagai kader PDIP.

Menurutnya ada banyak anggota PP yang juga tergabung dalam partai PDIP.

"Kita sudah sampaikan aspirasi kami. Kelanjutan tergantung dari Ketua DPR RI dan Ketua DPP PDIP. Karena semua ada Standar Operasional Prosedur (SOP)-nya. Namun, kami ini meminta dengan tegas agar bisa dipenuhi," katanya. 

Sementara itu, Ketua DPRD Boyolali, Marsono menerima aspirasi yang disampaikan oleh PP Boyolali.

Pihaknya akan menindaklanjuti dan menyampaikan pada DPR RI maupun DPP PDIP.

Terkait pencopotan dari anggota DPR RI ataupun pemecatan dari anggota PDIP merupakan kewenangan lembaga masing-masing. 

"Pernyataan Pak Junimart lebih pada pernyataan pribadi, bukan atas nama partai. Beliau sudah meminta maaf secara pribadi,” katanya.

“Adapun sanksi atau pencopotan itu kewenangan dari DPR RI dan DPP PDIP. Selain itu, sanksi PDIP sudah jelas dan tegas tidak sedikit kader partai yang dipecat karena bermasalah," jelasnya. (*)