Suvei SMRC: Hanya 5 Persen Rakyat yang Mendukung Jokowi 3 Periode, Lainnya Menolak
Survei SMRC justru menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia tidak mendukung wacana masa jabatan Presiden tiga periode.
Penulis: Tribun Network | Editor: Hanang Yuwono
lihat foto
TRIBUNSOLO.COM - Wacana Presiden Joko Widodo tiga periode masih menggema hingga saat ini.
Wacana itu semakin ramai diperbincangkan setelah Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim punya 110 juta dukungan menunda pemilu yang disebut berasal dari "big data".
Klaim itu dinilai sebagai langkah untuk memuluskan rencana Presiden Jokowi menambah masa jabatannya.
Tetapi hasil berbeda justru diungkapkan oleh Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
Survei SMRC justru menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia tidak mendukung wacana masa jabatan Presiden tiga periode.
Baca juga: Sedihnya Darmiati, Ijazah Anak Tak Bisa Diambil karena Tunggak Uang Sekolah : Tolong Saya Pak Jokowi
Baca juga: Kabar Baik Buat Penjual Gorengan : Jokowi Bakal Salurkan BLT Minyak Goreng Rp 100 Ribu Per Bulan
Direktur Riset SMRC, Deni Irvani, menyebut hanya 5 persen responden yang mendukung wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat tiga periode.
Kata dia, mayoritas responden atau sekitar 73 persen menilai ketentuan masa jabatan presiden maksimal dua kali harus dipertahankan.
“Ternyata mayoritas masyarakat menentang gagasan presiden tiga periode ini, yang mendukung hanya 5 persen, sisanya tidak setuju,” kata Deni, dikutip dari kanal Youtube Kompas TV, Minggu (3/4/2022), via Tribunnews.com.
Deni juga mengatakan, ketentuan UUD presiden maksimal 2 periode masing-masing lima tahun, lalu 73 persen masyarakat mengatakan itu hal yang baik.
Ia menyebutkan alasannya karena pemahaman terkait masa jabatan yang sesuai konstitusi sudah tertanam kuat.
Deni mengungkapkan, keinginan mempertahankan ketentuan masa jabatan presiden maksimal dua kali ini konsisten dalam tiga kali survei yang dilakukan oleh SMRC.
“Sudah melakukan survei tidak hanya sekali, tapi tiga kali. Dari bulan Mei 2021, September 2021, Maret 2022, hasilnya konsisten, mayoritas masyarakat tetap menolak,” jelasnya.
“Yang penting juga diamati, wacana Jokowi tiga periode tampaknya memberikan dampak negatif terhadap penilaian publik kepada kinerja pemerintahan Jokowi,” imbuhnya.
Diketahui, wacana perpanjangan masa jabatan kembali menjadi perbincangan publik akhir-akhir ini.
Wacana ini muncul setelah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar mengungkapkan ide penundaan Pemilu hingga 2027.
