Rencana Demo Mahasiswa Menggema, Jokowi Gelar Rapat, Pastikan Pemilu Digelar 14 Februari 2024
Presiden Jokowi pun meminta jajarannya menyampaikan pada masyarakat bahwa Jadwal Pemilu sudah ditetapkan.
Penulis: Tribun Network | Editor: Hanang Yuwono
lihat foto
TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menggelar Rapat Terbatas Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (10/4/2022).
Rapat terbatas ini digelar di tengah rencana aksi demo mahasiswa yang bergantian di sejumlah kota di Indonesia,
Presiden Jokowi pun meminta jajarannya menyampaikan pada masyarakat bahwa Jadwal Pemilu sudah ditetapkan.
"Yang pertama saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada itu sudah ditetapkan," kata Jokowi.
Baca juga: Mahasiswa Ternyata Juga Rencanakan Aksi Demo di Solo, Kota Kampung Halaman Presiden Jokowi
Baca juga: Sosok Kaharuddin, Koordinator BEM SI yang Bakal Pimpin Demo pada 11 April 2022
Jokowi menegaskan sikapnya, bahwa Pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
Menurutnya, hal tersebut perlu dijelaskan agar tidak muncul spekulasi bahwa pemerintah akan menunda Pemilu.
"Jangan sampai nanti muncul spekulasi yang isunya beredar di masyarakat pemerintah tengah melakukan penundaan pemilu, atau spekulasi perpanjangan jabatan Presiden dan yang berhubungan dengan tiga periode," katanya.
Presiden menyebut bahwa gelaran Pemilu pada Juni 2024 dan Pilkada serentak pada November 2024 sudah disepakati.
Pun demikian dengan tahapan Pemilu yang sudah dimulai tahun ini.
Oleh karena itu ia meminta jajarannya untuk menyampaikan hal tersebut ke masyarakat.
"Dijelaskan sekalian tahapan Pemilu sudah dimulai di pertengahan Juni 2022, karena ketentuan UU nya 20 bulan sebelum pemungutan suara," pungkasnya.
Empat Tuntutan ke Jokowi
Sementara, kelompok perkumpulan aktivis 1998, Nurani 98, menyampaikan empat tuntutan menjelang aksi unjuk rasa mahasiswa di Istana Negara, Senin (11/4/2022) besok.
"Turunkan harga kebutuhan pokok rakyat dan bahan bakar minyak (BBM). Harga bahan pokok dan BBM saat ini naik sangat tidak wajar dan membuat rakyat hidup susah," demikian isi keterangan pers yang disampaikan Juru Bicara Nurani 98, Ubedilah Badrun.
Tuntutan kedua, kata Ubedilah, adalah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa tidak akan bersedia demi dan untuk tujuan apapun memperpanjang masa jabatan atau priode presiden.
Tuntutan ketiga, lanjut Ubedilah, adalah meminta Presiden Jokowi melakukan reshuffle terhadap anggota kabinet.
Tuntutan terakhir adalah meminta aparat keamanan untuk tidak menggunakan pendekatan represif dalam menghadapi berbagai aksi atau demonstrasi yang akan dilakukan oleh mahasiswa. (*)
