Berita Solo Terbaru

Ramai Demo Tolak Presiden Tiga Periode, Gibran: Kalau Ada Demo, Saya Siap Ikut

Tayang: Selasa, 12 April 2022 13:53 WIB

Penulis: Tara Wahyu Nor Vitriani | Editor: Ryantono Puji Santoso

lihat foto

Ramai Demo Tolak Presiden Tiga Periode, Gibran: Kalau Ada Demo, Saya Siap Ikut

TribunSolo.com/Tara Wahyu NV

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selanjutnya:

Keluarga FX Rudy Masuk Bursa Ketua DPC Solo dan DPD PDIP Jateng, Sang Putra : Tak Ada Red Carpet

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Tara Wahyu NV

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka memberikan respon terkait adanya aksi mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi menolak wacana perpanjangan Presiden tiga periode.

Terkait hal itu, Wali Kota Solo Gibran mengatakan, tidak ada masalah jika melakukan aksi tersebut.

"Ya gapapa (Demo Pak Jokowi), menyampaikan aspirasi biasa," kata Gibran, Selasa (12/4/2022).

Meski begitu, dirinya memberikan pesan kepada massa agar tidak ada kekerasan.

"Bebas monggo, jangan ada kekerasan," terangnya.

Menurutnya pun, Jokowi juga tidak keberatan jika di demo.

"Silahkan, monggo. Kalau ada demo menolak tiga periode tak melu (siap ikut)," ungkapnya.

Gibran menegaskan pernyataan Jokowi terkait wacana tiga periode juga sudah jelas menolak.

"Wis tegas, Rasah dipermasalahke, tenang wae," paparnya.

Tanggapan Pengamat

Muncul wacana dari Jokowi tiga periode, membuat sejumlah tokoh maupun pengamat politik menanggapi wacana tersebut.

Salah Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menegaskan wacana untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode dengan alasan masa pandemi tidak perlu diperpanjang lagi.

Menurutnya, tidak perlu ada revisi masa jabatan presiden.

Apalagi Presiden Jokowi sendiri sudah menyatakan tidak setuju dengan masa jabatan presiden tiga periode.

"Sebaiknya perpanjangan jabatan masa presiden," ujar Hendri kepada Tribunnews.com, Rabu (23/6/2021).

"Apalagi kemudian penambahan periode, itu tidak perlu lagi dibahaslah. Kita ikut saja apa kata Pak Jokowi, tegak lurus dengan institusi dan tegak lurus dengan peraturan yang ada," tambahnya.

"Jadi kita nggak perlu lagi merevisi, apalagi dengan alasan pandemi mau diperpanjang masa jabatan presiden, saya rasa nggak perlu," imbuhnya.

Dia juga menegaskan wacana masa jabatan presiden tiga periode itu justru merupakan kemunduran bagi demokrasi dan bukan ide yang akan menyelamatkan negara Indonesia ke depannya.

"Sesungguhnya yang memiliki ide itu bukan sedang menyelamatkan negara, justru sedang mendorong negara ini ke dalam sebuah kemunduran demokrasi dan jurang kehidupan yang tidak lebih baik dari saat ini," jelas Hendri.

Hendri Satrio (TRIBUNNEWS/VINCENTIUS JYESTHA)

Founder lembaga survei KedaiKOPI itu memaparkan pula sejumlah alasan mengapa wacana tersebut tidak perlu lagi dibahas secara mendalam.

Pertama karena Indonesia sendiri menurutnya tak kekurangan sosok pemimpin yang dapat memimpin Indonesia. Dan kedua, Jokowi sendiri sudah menyatakan tidak ingin menambah masa jabatannya.

"Karena dua alasannya. Pertama Indonesia tidak pernah kekurangan pemimpin, kemudian kedua Pak Jokowi sudah membangun Indonesia dengan baik sekali dan kita harus memberikan kesempatan kepada Pak Jokowi menyelesaikan pembangunan yang dia pimpin dengan baik dan bisa dicatat dalam sejarah dengan baik pula," katanya.

Lebih lanjut, Hendri berharap pula agar partai-partai politik tidak ada yang berinisiatif mewujudkan masa jabatan presiden tiga periode tersebut.

"Nah, mudah-mudahan parpol tidak ada yang berinisiatif melaksanakan itu karena itu sangat bertentangan dengan hati nurani rakyat. Selain itu, civil society masyarakat juga harus satu suara untuk maju berdasarkan UU. Sehingga tidak perlu ada penambahan, baik itu masa jabatan presiden maupun keterpilihan periode presiden," tandasnya (*)

TANGGAPAN WAKETUM MUI

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas bicara soal isu 3 periode Presiden Joko Widodo yang dikeluarkan oleh sejumlah pihak.

Terlebih adanya relawan yang kemudian memasangkan Jokowi dengan Prabowo sebagai wakil presidennya pada 2024.

Dirinya mengatakan bahwa hal tersebut sah-sah saja sebab apa yang mereka rencanakan dilindungi Undang-Undang dan konstitusi.

"Kalau organisasi yang mereka dirikan itu bertujuan untuk menjadikan jokowi menjadi presiden bagi masa jabatannya yang ketiga ya sah-sah saja, cuma sudah jelas hal itu pasti akan berbenturan dengan ketentuan yang ada," kata Anwar dalam keterangan yang diterima, Selasa (22/6/2021).

Anwar menyebut bahwa mereka harus berjuang untuk mengubah peraturan yang ada.

"Untuk mengubahnya tentu ada jalan yang bisa ditempuh, yaitu harus melalui DPR. Dan kalau DPR bersama pemerintah menyetujuinya dan rakyat menerimanya sehingga peraturan yang baru mengizinkannya, maka mereka tentu akan bisa mendorong Jokowi dan Prabowo untuk menjadi capres dan cawapres tahun 2024 yang akan datang," lanjutnya.

Membayangkan hal itu, Anwar heran mengapa ada orang-orang semacam ini.

"Yang akan membuat saya heran dan terheran-heran tentu dengan para pimpinan partai politik dan anggota-anggotanya,"

"kok mereka seperti tidak tahu sejarah dan tidak mau berkaca dengan sejarah yang ada ? Bukankah sudah ada adagium yang sangat terkenal yaitu: power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely," katanya

Jadi kalau hal ini mewujud dan terjadi, Anwar hanya bisa mengurut dada saja.

"Kasihan sekali saya dengan bangsa saya ini penduduknya banyak yang lulusan perguruan tinggi tapi kok pandangannya picik dan dangkal sekali," lanjut Anwar.

'Lalu pertanyaan saya selanjutnya kalau itu terjadi ada apa dengan partai politik yang ada di negeri saya hari ini? Kok sepertinya mereka tidak punya pandangan dan tidak punya visi untuk mengubah negeri ini bagi menjadi lebih baik lagi," tambahnya.

"Padahal, partai politik yang ada sekarang ini di negeri ini memiliki cukup banyak kader yang mumpuni yang bisa diusung dan didorong untuk memimpin negeri ini. Lalu mengapa kok tiba-tiba mereka tidak percaya diri bagi mendorong dan mencalonkan kader-kader mereka sendiri," pungkasnya