Projo Usul Jabatan Jokowi Ditambah Setengah Periode, Pengamat Ingatkan Bisa Picu Kemarahan Rakyat

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin buka suara soal wacana dari Bendahara Umum Projo Panel Barus terkait masa jabatan Presiden ditambah setengah periode menjadi 2,5 periode.

Ujang menyebut usulan yang dilayangkan oleh loyalis Jokowi itu tak berdasar dan berpotensi melanggar konstitusi negara.

"Itu usulan yang ngawur saja. Dan tahapan Pemilu pun sudah akan berjalan. Itu usulan ngawur dan tak berdasar, dan akan memancing mahasiswa dan rakyat untuk marah," kata Ujang saat dimintai tanggapannya, Senin (13/6/2022).

Menurut Ujang, segala sesuatu upaya yang memaksa untuk memperpanjang masa jabatan presiden akan berhadapan dengan mahasiswa maupun elemen masyarakat lain.

Baca juga: Kini Ada Usul Jokowi Tambah Setengah Periode Lagi, Projo : Lebih Masuk Akal Kalau 2,5 Periode

Baca juga: Tanggapi Pernyataan Jokowi Soal Capres 2024 di Rakernas Projo, Ini Kata FX Rudy

Ia pun menegaskan, kalau upaya tersebut sangat berpotensi melanggar konstitusi yang akan menimbulkan kemarahan dari masyarakat.

"Perdebatan Jokowi 3 periode atau pun Jokowi nambah 2,5 tahun, itu melawan konstitusi dan akan berhadap-hadapan dengan rakyat," ucap Ujang.

Ia lantas meminta kepada siapapun termasuk loyalis atau pendukung presiden untuk dapat menaati konstitusi yang sudah ditetapkan terkait masa jabatan presiden.

Jangan sampai permasalahan perihal masa jabatan presiden tersebut dibuat berbelit oleh sekelompok orang yang mencari kepentingan.

"Itu bagian dari post power sindrom. Karena sudah enak menjabat, inginnya terus menjabat. Padahal itu bertentangan dengan konstitusi," kata Ujang.

"Konstitusi mengharuskan presiden menjabat 2 periode. Tinggal taati dan patuhi saja. Begitu aja kok berbelit-belit," tukasnya.

Pernyataan Bendahara Umum Projo

Setelah isu tiga periode jabatan Presiden Joko Widodo mengalami penolakan, kini muncul wacara baru yang digulirkan Bendahara Umum Projo, Panel Barus.

Ia menyebut isu tiga periode jabatan presiden ibarat api yang mau mati.

Menurutnya sebagai sebuah kemungkinan politik, wacana tiga periode jabatan presiden sangatlah kecil.

Gantinya, Panel Barus mengusulkan masa jabatan Joko Widodo ditambah setengah periode menjadi 2,5 periode.

“Saya yang lebih masuk akal bukan 3 periode, tapi 2,5 periode,” kata Panel Barus dalam diskusi bertajuk 'Bangkit Dari Kubur Jokowi 3 Periode', di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (12/6/2022).

Baca juga: Amien Rais Senggol Jokowi & Luhut, Tuding 3 Periode Bakal Lanjut Lagi & Watak Kekuasaan Emoh Turun

Baca juga: Alasan Kaesang Tolak Wacana Presiden 3 Periode, Mengaku Tak Nyaman Menjadi Anak Presiden

Panel Barus menyebut isu masa jabatan presiden setengah periode, efortnya tidak sebesar tiga periode jabatan presiden.

Namun kata dia, haru ada amandemen undang-undang dasar 1945.

“Mekanisme 2,5 periode artinya nambah. Itu lebih mungkin, energinya lebih ada,” katanya.

Walaupun jadwal pemilu sudah diketok, kata dia, penambahan masa jabatan presiden masih memungkinkan.

Terutama apabila ada kejadian besar yang memaksa adanya penundaan pemilu.

“Kalau tiba-tiba ada kondisi luar biasa, itu bisa jadi faktor yang menentukan (penundaan pemilu). Kalau pemilu 2024 itu kan agenda politik negara yang sudah berjalan. Nah yang 2,5 periode itu masih bisa numpang di tengah jalan itu nanti,” pungkasnya.

Jokowi Ingatkan Hati-hati soal Isu 3 Periode

Semetara itu, sebelumnya Presiden Joko Widodo merasa heran terhadap aksi demonstrasi yang ditujukan kepadanya terkait masa jabatan tiga periode.

Dia menyebutkan, secara pribadi, dia tidak pernah menyatakan diri akan melanjutkan pemerintahan setelah masa jabatannya selesai dalam dua periode, yakni pada 2024.

"Kan kejadiannya sudah terjadi. Pertama menyampaikan, Pak Mantan Ketua HIPMI, Pak Menteri Investasi. Karena alasan ini, ini, ini lanjutkan. Besoknya enggak ada sehari saya didemo besar-besaran," ujar Jokowi pada peringatan 50 tahun HIPMI di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (10/6/2022) sore.

"Lho yang ngomong bukan saya, yang didemo saya. Demo dong Pak Bahlil," ucap Jokowi berseloroh, seperti dikutip TribunSolo.com dari Kompas.com.

Jokowi juga menegur pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang hadir di acara peringatan 50 tahun HIPMI di JCC.

Pasalnya, Ketua Dewan Pembina BPP HIPMI sekaligus Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Ketua Umum HIPMI Mardani Maming mengucapkan yel-yel "lanjutkan, lanjutkan" dalam acara itu.

Yel-yel tersebut disambut pengurus HIPMI yang hadir di lokasi denga meneriakkan kalimat yang sama. 

Mendengar kata itu, Jokowi langsung mengingatkan. 

"Tadi banyak yang menyampaikan 'lanjutkan, lanjutkan'. Hati-hati ini tahun politik. Bapak, Ibu yang menyampaikan 'lanjutkan', 'lanjutkan', saya yang didemo," ujar Jokowi yang disambut tawa dan tepuk tangan hadirin.

Jokowi juga menyampaikan, siapa pun yang nanti akan menjadi presiden setelah 2024, hal yang terpenting adalah keberlanjutan program-program. 

"Pemimpinnya siapapun terserah, tetapi yang dilanjutkan adalah program-programnya," kata Jokowi.

"Supaya ada kontinuitas. Supaya ada keberlanjutan. Jangan sampai pemimpin satu sudah mengerjakan tidak dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya. Ini yang bahaya. selalu kalau seperti itu, mulai dari TK terus. sudah ke SMP, sudah ke SMA ganti pemimpin mulai lagi dari TK lagi," ucap dia.

Adapun seruan "lanjutkan" mulanya dilontarkan Ketua Umum HIPMI Mardani Maming saat akan mengakhiri pidato sambutannya di JCC.

Dia mengatakan, HIPMI akan menjadi barometer di 2024.

"Siapa pun yang menjadi pemimpin di masa depan saya yakin tidak lepas dari kader-kader HIPMI. Tapi kalau bisa Pak Jokowi jangan cepat-cepat meninggalkan kita," ujar Mardani.

Menurut dia, Jokowi merupakan sosok pengusaha pertama yang juga anggota HIPMI dan bisa menjadi presiden.

"Beliau adalah presiden HIPMI pertama. Apa pun kebijakan beliau di 2024 kita keluarga HIPMI siap mendukung dan mengikuti apa petunjuk beliau," tutur Mardani.

"Lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan," kata dia.

Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua Dewan Pembina BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) sekaligus Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga menyampaikan hal senada.

"Pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. HIPMI jaya, HIPMI jaya," kata Bahlil.

 "Setuju lanjutkan? Setuju untuk lanjutkan? Lanjutkan untuk kebaikan rakyat, bangsa, dan negara," ucap dia. (*)