Klaten Bersinar
Selamat Datang di Klaten Bersinar

Pemilu 2024

Ini Tugas Baru Megawati untuk Puan Maharani Jelang Pemilu 2024

Megawati meminta Puan Maharani untuk melakukan silaturahmi dengan semua ketua umum (ketum) partai politik menjelang Pemilu 2024.

Penulis: Tribun Network | Editor: Hanang Yuwono
TribunSolo.com / Istimewa
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani. Beberapa waktu lalu, Puan Maharani mendapat titah dari Megawati untuk menemui ketua partai politik. 

Hasto juga sempat menjelaskan mengapa partainya sulit membangun kerja sama dengan PKS dan Demokrat.

Menurutnya, ada perbedaan di beberapa aspek antara PDIP dengan Demokrat dan PKS yang mencakup ideologi dan historis.

"Jadi selain perbedaan ideologi, kami menghormati posisi PKS yang berada di luar pemerintahan. Tetapi untuk bekerja sama dengan PKS, ditinjau dari aspek ideologi, aspek historis, ada hal yang memang berbeda," kata Hasto.

Apalagi, Hasto menyoroti di dalam pidato Rakernas PKS banyak kritik dari partai itu terhadap Pemerintahan Jokowi.

Menurut pemahaman PDI, itu sejalan dengan ruang lingkup PKS yang berada di luar pemerintahan atau bagian dari check and balance.

"Kurang elok bila dengan berbagai perbedaan ideologi (antara PKS dan PDIP, red), kami tidak mengambil sikap politik atas kerja sama dengan PKS. Dan saat ini posisi PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi. Sehingga tidak mungkin juga kita bekerja sama dengan Pak Jokowi, dan pada saat bersamaan ada (kerjasama dengan,red) pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi dan kemudian dilakukan suatu penggalangan (seperti PKS)," papar Hasto.

Baca juga: Potret Wali Kota Solo Gibran Tidur di Barak Pakai Kasur Tingkat, Sempat Ditemui Hasto

Begitupun halnya dengan Partai Demokrat, Hasto mengatakan aspek historis masa lalu di antara kedua partai masih bisa dilakukan proses rasionalisasi.

Namun, pihaknya melihat apa yang dilakukan selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak sesuai dengan dengan apa yang dijanjikan ke rakyat.

Pelaksanaan pemerintahan SBY kata Hasto, juga tak sejalan dengan fundamental yang dipegang oleh PDIP.

"Dalam disertasi saya juga menunjukkan ada perbedaan fundamental di dalam garis kebijakan politik luar negeri, politik pertahanan yang digariskan dari jaman Bung Karno, jaman Bu Mega, dengan jaman Pak SBY," ujarnya.

"Berbagai ketegangan terkait dengan radikalisme intoleransi. Jaman Pak SBY, TVRI itu bisa dipakai oleh kelompok yang anti kebhinekaan. Ini kan menjadi catatan kritis dari masyarakat Indonesia," terang Hasto.

Ia menambahkan, di dalam politik, kerja sama itu penting. Tetapi kerja sama juga harus melihat ideologi, platform, dan kesejarahan.

Tetapi sikap berbeda akan diambil oleh PDIP ketika sudah menyangkut kepentingan bangsa dan negara.

Contohnya, ketika ada negara lain yang menyerang Indonesia, maka PDIP akan menjadi yang terdepan untuk mempersatukan seluruh elemen bangsa.

"Jadi sikap PDI Perjuangan ketika bersentuhan dengan persoalan bangsa dan negara, persatuan itu dikedepankan untuk membela bangsa dan negara. Tetapi terkait dengan kontestasi pemilu, hal yang rasional apabila ada perbedaan ideologi, perbedaan platform, perbedaan skala prioritas," jelas Hasto.(*)

Sumber: Tribunnews.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved