Berita Sragen Terbaru
Pemkab Sragen Akui Sulit Kontrol Pembelian BBM Bersubsidi dari Kendaraan Plat Merah
Pemkab Sragen mengakui kesulitan mengontrol pembelian BBM bersubsidi oleh kendaraan plat merah. Padahal peruntukkan yang ada sudah jelas melarang.
Penulis: Septiana Ayu Lestari | Editor: Vincentius Jyestha Candraditya
lihat foto
Laporan Wartawan TribunSolo.com, Septiana Ayu Lestari
TRIBUNSOLO.COM, SRAGEN - Pemerintah Kabupaten Sragen mengaku kesulitan mengawasi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi kendaraan plat merah.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Tatag Prabawanto setelah acara sosialisasi pendaftaran website MyPertamina pada Kamis (21/7/2022).
Menurutnya sesuai dengan aturan, kendaraan plat merah baik roda dua maupun roda empat diwajibkan untuk membeli bahan bakar jenis Pertamax.
Baca juga: Pengamat Pariwisata Sebut Gunung Kemukus dan Museum Sangiran Jauh Lebih Populer dari Sragen
Baca juga: Cara Mendaftar di Website MyPertamina untuk Petani di Sragen yang Butuh Solar dan Pertalite
"Nah, itu yang tidak bisa kami kontrol, ketika kendaraan dipakai untuk pribadi, misal pergi keluar kota, daripada membeli Pertamax lebih baik dibelikan Pertalite (karena harga lebih murah)," ujar Tatag, kepada TribunSolo.com, Kamis (21/7/2022).
Dengan penerapan penggunaan barcode MyPertamina saat membeli bahan bakar, menurut Tatag bisa dilihat pembelian BBM untuk kendaraan plat merah.
Karena dalam data tersebut dapat dilihat siapa pemilik dan kendaraan yang membeli BBM bersubsidi.
Tatag menuturkan jika selisih harga yang cukup jauh, yang membuat warga memilih membeli BBM yang bersubsidi.
"Konsumen menengah atas beralih ke Pertalite karena ada selisih harga Rp 5.000, maka tadi kami sampaikan, Pertamax harusnya sudah mengikuti harga pasar dunia," jelasnya.
Baca juga: Perempuan Asal Sragen Kehilangan Motor: Digadaikan Pria yang Baru Dikenal Lewat Facebook
Baca juga: Kronologi Peristiwa Pembacokan di Gunung Kemukus Sragen, Gegara Korban Menolak Ajakan Pelaku
"Mobil dengan spesifikasi bagus harusnya memakai Pertamax, nggak fair orang-orang yang punya mobil (ketentuan tertentu) pakai Ron 90 kebawah," tambahnya.
Ia juga mewanti-wanti agar penerapan penggunaan barcode MyPertamina dalam membeli BBM bersubsidi bisa tepat sasaran.
"Jangan nanti diaplikasikan masih carut marut, DTKS saja masih carut marut, nanti malah masih bisa disiasati, itu yang masih perlu dibenahi," pungkasnya. (*)
