Pemerintah Bakal Naikkan Harga Pertalite, Demokrat Minta Proyek IKN Dievaluasi

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Politisi senior Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan atau akrab disapa Syarif Hasan menyinggung soal rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite.

Syarif menyebut, sebelum memutuskan menaikkan harga Pertalite, sebaiknya pemerintah melakukan efisiensi anggaran.

Yakni mengevaluasi komponen APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang tidak terlalu dibutuhkan.

Baca juga: Kapan Harga Pertalite Naik Jadi Rp 10 Ribu? Pertamina Ternyata Masih Tunggu Arahan Pemerintah

“Kita tahu ada beberapa proyek infrastruktur yang mungkin bisa ditunda, seperti kereta api cepat yang minta supaya biayanya itu ditanggung oleh APBN oleh Pemerintah Indonesia, Pemerintah China mintanya begitu, ya kan,” kata Syarif Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/8/2022).

Tidak hanya proyek kereta cepat yang dibebankan ke APBN, Syarif menyebut perlu ada evaluasi rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Karena apa IKN juga kan (awalnya) bukan dari APBN, tapi sekarang ternyata dari APBN kan. Nah ini juga perlu dilakukan evaluasi,” ujarnya.

“Jadi lagi-lagi, kami beranggapan itu (kenaikan BBM) adalah alternatif terakhir kalau harus dilakukan,” lanjut Syarif.

Baca juga: Ditanya Rencana Kenaikan Harga BBM, Menteri Muhadjir Effendy Diam Seribu Bahasa

Kenaikan BBM Picu Inflasi

Syarif lantas menjelaskan, kenaikan harga BBM bakal memicu sulitnya menjaga distribusi energi itu, yang pada akhirnya memicu kenaikan angka inflasi. 

“Kalau BBM naik, distribusi akan semakin meningkat. Jadi akan sulit untuk dihindari, inflasi pasti akan naik,” ujarnya.

Oleh karenanya, Syarif meminta pemerintah mempertimbangkan segala risiko sebelum menaikkan harga BBM.

“Kalau inflasi naik lagi rakyat makin sulit lagi. Dan inflasi tidak mengrnal yang miskin, semua rakyat akan mengalami,” tuturnya.

Baca juga: Harga Pertalite Dikabarkan Akan Naik, Berikut Daftar Harganya di Seluruh Provinsi di Indonesia

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu menyatakan pemerintah akan menaikkan harga BBM subsidi, terutama jenis Pertalite, pada pekan ini.

Menanggapi isu kenaikan harga Pertalite, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menyebut jika saat ini Pertamina masih menunggu arahan dari pemerintah.

"Sementara kami masih menunggu arahan dari Pemerintah, karena penentuan harga merupakan kewenangan dari regulator," ucap Irto kepada Kompas.com, Minggu (21/8/2022).

Irto sendiri masih belum mau mengatakan kapan kenaikan harga akan terjadi.

Selain itu soal besarannya yang jadi Rp 10.000 per liter, Irto juga belum mau bicara banyak.

"Kita tunggu arahan Pemerintah saja," ucapnya.

Diketahui, sejak awal Agustus Pertamina sudah menyesuaikan harga produk non subsidi selain Pertamax.

Saat tu yang terkena kenaikan harga seperti Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite.

"Tercatat, harga rata-rata ICP per Juli di angka 106.73 USD/barel, masih lebih tinggi sekitar 24 persen dari harga ICP pada Januari 2022. Harga ICP ini memang sangat fluktuatif, namun harganya masih cukup tinggi," kata Irto kepada Kompas.com belum lama ini. 

Untuk Pertamax Turbo (RON 98), terdapat penyesuaian harga menjadi Rp 17.900.

Kemudian Pertamina Dex (CN 53) menjadi Rp 18.900, dan Dexlite (CN 51) menjadi 17.800 per liter.

Harga ini berlaku mulai 3 Agustus 2022.

"BBM non subsidi naik bertahap menuju harga keekonomian. Tapi produknya tetap paling kompetitif," ucap Irto.

(*)