Public Service

Pajak Progresif dan BBN Kendaraan Bekas Rencananya Bakal Dihapus, Kemendagri Ungkap Alasannya

Adapun permintaan penghapusan Pajak Progresif dan BBNKB II ini disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni.

Penulis: Tribun Network | Editor: Hanang Yuwono
Grid.ID/Octa Saputra
ilustrasi STNK sebagai kelengkapan kendaraan bermotor. Kemendagri usulkan penghapusan pajak progresif dan BBNKB. 

TRIBUNSOLO.COM -- Pajak progresif dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB II) atau balik nama kendaraan bekas rencananya bakal dihapus.

Rencana penghapusan pajak progresif ini dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

Adapun permintaan penghapusan Pajak Progresif dan BBNKB II ini disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni.

Baca juga: Daftar Wilayah yang Menggelar Pemutihan Pajak Kendaraan 2022, Cek Jadwalnya 

Menurutnya, pemerintah daerah (pemda) bisa menghapus kedua jenis pajak tersebut.

Pasalnya, saat ini kewenangan untuk melakukan penghapusan merupakan kewenangan provinsi.

“Sebagaimana amanah UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), sudah mengatur penghapusan BBNKB II. Pemerintah provinsi dapat segera melakukan pembebasan ini karena pemerintah provinsi mempunyai kewenangan untuk memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak,” ujar Fatoni, disitat dari NTMC Polri (24/8/2022).

Fatoni pun berharap, penghapusan pajak progresif akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Terlebih saat ini banyak pemilik kendaraan yang memakai data orang lain agar tidak terkena pajak progresif.

Baca juga: Meski Belum Berikan Izin Pendirian, BKD Karanganyar Tetap Pungut Pajak Restoran & Retribusi Daerah 

“Karena masyarakat yang mempunyai kendaraan lebih dari satu biasanya cenderung tidak mendaftarkan kepemilikan tersebut atas namanya, tapi menggunakan nama/KTP orang lain (untuk menghindari pajak progresif) sehingga pemda tidak mendapatkan hasil dari pajak progresif tersebut,” ucap Fatoni.

“Selain itu, data regident kendaraan bermotor juga menjadi tidak akurat sehingga berpengaruh terhadap pendataan jumlah potensi data kendaraan bermotor,” kata dia.

(*)

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved