Daftar Penerima Bansos Kenaikan Harga BBM di Solo : Ada 3.800 Orang, dari Ojol hingga Tukang Parkir

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Tara Wahyu NV

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Solo mengusulkan 3.800 orang di sektor transportasi untuk mendapat bantuan sosial karena kenaikan harga BBM.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Solo, Taufiq Muhammad mengatakan sebanyak 3.800 itu meliputi juru parkir, sopir truk, sopir bus antar kota hingga ojek online (ojol).

Pihaknya mengirimkan data sekitar 3.800 orang ke Pemkot karena bantuan itu bersumber dari pemerintah daerah atau Pemkot.

"Tapi nanti akan diverifikasi oleh tim," kata Taufiq kepada TribunSolo.com, Selasa (6/9/2022).

Menurutnya, khusus untuk data ojek online paling banyak dari sekian data di sektor transportasi.

"Ojol tadi yang domisili Solo sekitar seribuan, semuanya," jelasnya.

Taufiq menjelaskan verifikasi data diperuntukkan agar tidak ada data masyarakat yang menerima bantuan double.

Menurutnya masih ada waktu selama dua hari untuk melakukan verifikasi data yang telah di setorkan.

"Kalau yang sudah dapat BLT yang enggak oleh (bansos)," ucapnya.

Baca juga: Info Beasiswa Mahasiswa Berprestasi di Wonogiri : Berlanjut Lagi, Disiapkan Anggaran Rp 7,5 Miliar

Baca juga: BSU Bantuan Subsidi Upah Rp 600 Ribu Disalurkan Melalui 5 Bank dan Kantor Pos

Dirinya menjelaskan, untuk sektor transformasi yang diusulkan sudah terdata di Dishub.

"Iya yang tercatat di Dishub, yang lainnya yang tercatat di dinas masing-masing," ungkapnya.

Dirinya memastikan untuk pekerja di sektor transportasi ini merupakan masyarakat yang ber KTP Kota Solo.

"Ya KTP-nya Solo," terang dia menekankan.

Dianggarkan Rp 4,2 Miliar

Pemkot Solo menggelontor bantuan sosial (bansos) Rp 4,2 miliar untuk sektor transportasi hingga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Untuk sektor transportasi meliputi juru parkir, taksi, sopir truk, bus antar kota dan ojek online.

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk memberikan bantuan karena kenaikan BBM.

Selain Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM dan Batuan Subsidi Upah (BSU), Pemerintah meminta kepada daerah menggunakan 2 persen dana transfer umum untuk bansos/

"Sesuai arahan Pak Mendagri, dalam beberapa Minggu ke depan kita fokuskan untuk penebalan bantalan sosial ya. BLT, bantuan upah lalu ada alokasi dua persen dari dana transfer umum," kata Gibran kepada TribunSolo.com, Selasa (6/9/2022).

Gibran menjelaskan, untuk bantuan yang diambil dari aana alokasi imum itu masih dalam tahap pendataan oleh dinas-dinas terkait.

"Kita pastikan tidak ada penerimaan ganda, nanti kita ploting siapa saja yang menerima.
Terutama transportasi membawa peran yang membela pangan luar kota ke Solo," ucapnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Ahyani mengatakan untuk anggaran yang disiapkan Rp 4,2 Miliar itu nantinya akan dibagikan Rp 600 ribu per orang.

Baca juga: Harga Sembako di Pasar Karanganyar Masih Stabil, Belum Ada Gejolak Pasca Kenaikan Harga BBM

Baca juga: Warga Solo Harap Sabar, Pembagian BLT BBM Diundur : Gegara Ada Bantuan Sembako dari Kemensos

"Kemungkinan sekitar 7 ribu orang, tapi ini belum diputuskan, masih pengumpulan data," ucapnya.

Terkait penerimaannya, Pemkot berencana melakukan penyisiran.

Sehingga warga yang sudah mendapat bantuan tidak mendapatkan dobel.

"Jangan tumpang tindih," aku dia.

Alasan Kenaikan BBM

Pemerintah memutuskan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) PT Pertamina (Persero) di tengah tren penurunan harga minyak mentah dunia.

Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM ini pun dipertanyakan oleh masyarakat, hingga akhirnya Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan penjelasannya.

"Masyarakat saat ini bertanya karena harga minyak dalam sebulan terakhir agak mengalami penurunan," ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers, Sabtu (3/9/2022).

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Prihatin, Ratusan Triliun Rupiah Subsidi Pertalite dan Solar Dinikmati Orang Kaya

Dirinya menjelaskan, walaupun harga minyak mentah mengalami penurunan, rata-rata harga acuan minyak mentah nasional atau ICP relatif masih tinggi.

Menkeu juga menyebutkan, jika harga ICP turun hingga ke level 90 dollar AS per barrel, rata-rata harga tahunan ICP masih berada pada kisaran 98,8 dollar AS per barrel.

"Atau kalaupun harga minyak turun sampai di bawah 90 dollar AS (per barrel), maka keseluruhan tahun rata-rata ICP masih di 97 dollar AS (per barrel)," kata dia.

Oleh karena itu, besaran subsidi BBM yang perlu disalurkan oleh pemerintah tetap akan membengkak, jika harga ICP mengalami penurunan cukup signifikan.

Baca juga: Pemerintah Gelontorkan Rp 502 T untuk Subsidi BBM, Sri Mulyani Punya Permintaan Khusus ke Pertamina

Dari hitung-hitungan, Sri Mulyani menyebutkan, dengan rata-rata harga tahunan ICP sebesar 99 dollar AS per barrel, maka pemerintah perlu menambah lagi sekitar Rp 151 triliun, dari anggaran subsidi energi Rp 502 triliun saat ini.

"Kalau harga ICP di 85 dollar AS per barrel sampai Desember, kenaikan subsidi tetap menjadi Rp 640 triliun (penambahan anggaran sebesar Rp 138 triliun)," ujarnya.

Menurutnya, saat ini pemerintah masih akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga ICP, guna menentukan besaran anggaran subsidi yang perlu digelontorkan hingga akhir tahun ini.

"Karena memang suasana geopolitik dan suasana ekonomi dunia masih sangat dinamis," ucap Sri Mulyani.

Subsidi dinikmati orang kaya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui meski pemerintah telah menetapkan kenaikan harga BBM (BBM naik) namun subsidi tetap dinikmati mereka yang memiliki mobil.

"Dana subsidi ini memang masih akan dinikmati oleh mereka yang punya mobil," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Catat, Kebiasaan Ini Ternyata Bisa Bikin Motor Matik Lebih Irit BBM, Mudah Dicoba saat Berkendara

"Jadi memang subsidi yang melalui komoditas seperti BBM, tidak bisa dihindarkan pasti dinikmati oleh kelompok yang memiliki kendaraan yang mengkonsumsi subsidi tersebut," kata dia lagi.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebutkan, meski ada penurunan harga minyak dunia, pemerintah masih menanggung selisih harga untuk menyubsidi Pertalite maupun Solar.

"Jadi subsidi kalau memang melalui komoditas yang tadi saya sampaikan bahwa dengan adanya kenaikan harga BBM (BBM naik) tadi sekitar di 100 dollar AS," beber Sri Mulyani.

"Atau bahkan kalau pun turun ke 95 dolar AS maka jumlah subsidi BBM dan listrik masih akan sebesar Rp 647 triliun atau Rp 653 triliun, kalau harganya agak menurun sedikit seperti sekarang sampai Desember," ungkap Sri Mulyani.

(*)