Berita Nasional

Ada Napi Korupsi Dapat Remisi karena Lakukan Donor Darah dan Pandai Membatik, KPK Sebut Tidak Logis

KPK menilai tidak logis jika pemberian remisi dan pembebasan bersayarat terhadap koruptor hanya mengacu pada pembinaan para napi di lapas

Penulis: Tribun Network | Editor: Rifatun Nadhiroh
Narasi Mata Najwa
Sederet koruptor bebas bersyarat 

TRIBUNSOLO.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti soal pemberian remisi serta pembebasan bersyarat bagi para narapidana atau napi kasus korupsi. 

KPK menilai tidak logis jika pemberian remisi dan pembebasan bersayarat terhadap koruptor hanya mengacu pada pembinaan para napi di lembaga pemasyarakatan (lapas), seperti donor darah atau membatik.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, pemberian remisi serta pembebasan bersyarat seharusnya juga memerhatikan perilaku para napi tersebut ketika perkara masih di tahap penyelidikan, penyidikan, bahkan sampai penuntutan di pengadilan. 

Baca juga: Megawati Usul ke KPU, Nomor Parpol Tidak Perlu Diganti Agar Hemat Anggaran Pemilu 2024

Untuk itu, ia menekankan pemberian remisi serta pembebasan bersyarat, termasuk kepada koruptor harus dilaksanakan secara proporsional.

“Kan tidak logis kalau kemudian remisinya seakan-akan hanya remisi dalam perspektif masa pembinaan di lapas saja,"

"Apalagi kemudian misalnya dianggap sudah memiliki kontribusi bagi negara dan kemanusiaan ketika sudah donor darah, kemudian pandai membatik dan lain-lain,” kata Ghufron dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/9/2022).

Padahal, Ghufron menekankan, narapidana itu dijebloskan ke penjara karena mencuri uang rakyat. 

Tak hanya merugikan perekonomian negara, para koruptor itu juga sudah merugikan kepentingan masyarakat. 

Baca juga: Anies Baswedan Nyatakan Siap Maju Pilpres 2024, Disebut Sosok yang Mendidik dan Ngemong oleh SKI

“Itu kan padahal perilakunya itu perilaku yang sebelumnya pada saat proses peradilan pidana, proses penyelidikan, penyidikan, mereka-mereka tersangka korupsi itu merugikan uang rakyat dan kepentingan orang banyak,” katanya.

Ghufron mengakui, remisi maupun pembebasan bersyarat merupakan hak bagi tiap narapidana yang diatur dalam Pasal 10 UU Pemasyarakatan. 

Halaman
123
Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved