Mata Lokal Memilih
SBY Sebut Pemilu 2024 Berpotensi Ada Kecurangan, Wakil Ketua Umum PAN Setuju: Jaga Kemurnian Suara
SBY menuturkan dirinya mendapat informasi bahwa Partai Demokrat sebagai oposisi tidak bisa mengajukan capres dan cawapresnya.
Penulis: Tribun Network | Editor: Rifatun Nadhiroh
lihat foto
TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan ada tanda-tanda pemilihan umum (pemilu) 2024 tidak jujur dan adil.
Hal itu disampaikan SBY dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.
SBY mengatakan dirinya terpaksa turun gunung menghadapai pemilu 2024 dikarenakan adanya tanda-tanda pemilu tidak jujur.
Baca juga: Pemakaman Ratu Elizabeth II Telan Biaya Fantastis, Jadi Pemakaman Termahal di Inggris
"Para kader mengapa saya harus turun gunung menghadapai pemilu 2024 mendatang,"
"Saya mendengar mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY dalam sebuah video yang beredar seperti dikutip Tribunnews.com, Jumat (16/9/2022).
Menurut SBY, ada yang menginginkan pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
"Konon, akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," ujarnya.
Baca juga: Pengacara Ferdy Sambo Soal Permohonan Banding Ditolak Polri: Kami Pelajari Dulu Pertimbangannya Apa
SBY menuturkan dirinya mendapat informasi bahwa Partai Demokrat sebagai oposisi tidak bisa mengajukan capres dan cawapresnya.
"Informasinya Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya,"
"Jahat bukan? Menginjak hak-hak rakyat bukan?" tanya SBY kepada ribuan kader Demokrat.
SBY menyebut mereka yang berencana melakukan upaya demikian dianggap memiliki pikiran batil.
Baca juga: Lowongan Kerja Anak Perusahaan BUMN PT Brantas Energi, Pendaftaran Dibuka hingga 30 September 2022
Sebab, kata dia, pemilu merupakan hak rakyat untuk memilih dan dipilih.
"Pikiran seperti itu batil. Itu bukan hak mereka. Pemilu adalah hak rakyat,"
"Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Yang berdaulat juga rakyat," ungkap SBY.
Lebih lanjut, SBY menjelaskan selama 10 tahun Partai Demokrat berkuasa tak pernah melakukan kebatilan.
"Ingat, selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan dua kali menyelenggarakan pemilu dan pilpres demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," imbuhnya.
Baca juga: Ayah Brigadir J Mengaku Lelah, 3 Bulan Kasus Belum Terang: Kami Sudah Capek, Anak Saya Tidak Kembali
Soal pernyataan SBY tersebut, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengaku setuju.
Viva mengatakan pernyataan tersebut agar seluruh partai politik (parpol) bekerja sama untuk menjaga kemurnian suara rakyat pada pemilu mendatang.
"PAN setuju dengan Pak SBY agar seluruh partai politik bekerja sama dan secara simultan untuk menjaga kemurnian suara dan kedaulatan rakyat di pemilu 2024 melalui proses penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas," kata Viva kepada Tribunnews.com, Selasa (20/9/2022).
Viva menuturkan seluruh parpol harus menjaga suara mulai tempat pemungutan suara (TPS) hingga ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Baca juga: Emosi Lihat Istri Main HP Terus, Suami di Bogor Bakar Istri saat Tiduran, Pelaku Baru Keluar Penjara
"Seluruh partai politik harus mengawal suara mulai dari TPS sampai ke KPU RI dengan menempatkan saksi partai politiknya masing-masing," ujarnya.
Di samping itu, kata dia, parpol harus meningkatkan kualitas pengawasannya agar pemilu bisa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber-jurdil. (*)
(Tribunnews.com/Fersianus Waku)
