Pandangan Pengamat Soal Demo Pabrik Aqua di Klaten: Perlu Audiensi Warga, Perusahaan dan Pemkab

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Septiana Ayu Lestari

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Keberadaan produsen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merk Aqua di Kabupaten Klaten kini tengah dipersoalkan oleh warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Gugat Aqua (AMGA). 

Beberapa kali, warga sudah menggelar aksi demo untuk menyuarakan keresahan mereka di depan kantor PT. Tirta Investama (PT TIV) yang beralamat di Desa Wangen, Kecamatan Polanharjo.

Dalam aksi tersebut, AMGA menyampaikan beberapa aspirasi, yang mempersoalkan ketersediaan air untuk aktivitas warga, terutama untuk pertanian yang semakin berkurang. 

Selain itu, menurut AMGA, lalu lalang truk pengangkut galon dengan tonase melebihi aturan menyebabkan jalan menjadi cepat rusak. 

AMGA juga menduga sumur kedua yang dibangun belum mengantongi izin operasional formal, serta adanya praktek monopoli korporasi bisnis di dalam manajemen perusahaan, dimana warga sekitar hanya dijadikan buruh saja. 

Pengamat Ekonomi Universitas Sebelas Maret (UNS) Dr. Mulyanto mengatakan, ada beberapa hal yang bisa ditempuh untuk mengatasi persoalan tersebut. 

Menurutnya, langkah yang pertama bisa dengan mencari isi MoU atau surat perjanjian antara pihak Pemerintah Kabupaten dengan perusahaan.

Kemudian, bisa dilakukan pengkajian klausul yang menyatakan bahwa ketika ada permasalahan bisa ditinjau ulang.

Ia juga menyarankan agar masyarakat dengan pihak Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo khususnya, bisa mengadakan audiensi yang melibatkan Pemkab dan Perusahaan. 

"Mencari penyelesaian terbaik yang menguntungkan pihak kedua yang keberatan karena munculnya masalah baru, seperti jalan rusak, debit air untuk pertanian yang semakin berkurang dan lain-lain, sampai pihak perusahaan dapat melaksanakannya," kata Mulyanto saat dihubungi TribunSolo.com, Minggu (19/3/2023).

Baca juga: Lima Tuntutan Masyarakat untuk PT TIV Aqua Klaten, Soroti Soal Eksplorasi Air dan Truk Galon

Selain penyelesaian yang sudah disepakati kedua belah pihak, Mulyanto juga menyarankan agar perusahaan menambah dana Corporate Social Responsibility (CSR). 

Menurutnya, pemberian dana CSR perusahaan sendiri sudah diatur oleh pemerintah. 

Dimana sekian persen keuntungan perusahaan, wajib disalurkan dalam kegiatan CSR. 

Tambahan dana CSR tersebut, bisa membantu menyelesaikan tuntutan para warga yang terdampak. 

"Bisa dengan menambah besaran dana CSR, yang dapat digunakan untuk perbaikan kualitas lingkungan dan penyelesaian tuntutan warga setempat," kata Mulyanto. 

"Pemberian dana CSR itu aturan pemerintah sebenarnya ada, awalnya memang diperuntukkan bagi BUMN, tetapi perusahaan swasta bisa dinaungi dalam perda di Kabupaten Klaten, hanya saja belum tahu bunyinya seperti apa, tapi intinya sekian persen dari keuntungan perusahaan wajib disalurkan dalam kegiatan CSR," terangnya. 

Berdiri sudah 21 tahun, namun ternyata keberadaan pabrik tersebut belum berdampak signifikan untuk perekonomian warga sekitar.

Mulyanto mengatakan warga pernah melayangkan protes sebelumnya. 

Protes itu berakhir dengan solusi yang diambil yakni pengambilan 1 liter air dikenakan tarif tertentu untuk diberikan ke desa.

Alhasil, Bumdes Ponggok menjadi lebih maju, karena ada suntikan dana dari perusahaan.

"Hanya saat ini, dampaknya lebih parah dibanding 10 tahun yang lalu, dan perusahaan dimungkinkan kurang transparan dalam mengambil air setiap harinya," jelasnya. 

"Jika semakin hari semakin banyak volume air yang diambil, dipastikan kerusakan lingkungan semakin parah," pungkasnya. (*)