Pastikan Kualitas Data dan Iuran JKN, BPJS Kesehatan Gelar Rekonsiliasi Peserta PBPU BP Pemda

Selain potensi segmen tersebut, dari segmen PPU Penyelenggara Negara, pemerintah daerah juga berkomitmen untuk mendaftarkan pesertanya secara keseluruhan.

Dengan adanya komitmen dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri terhadap Program JKN, dapat dilihat bagaimana Pemerintah Kabupaten Wonogiri memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakatnya.

"Kami sangat memahami keterbatasan anggaran, sementara target tetap berjalan, dan salah satu potensinya adalah Anggota Rumah Tangga (ART). Mohon dukungan atas data potensi ART yang belum didaftarkan dari segmen PBI sebanyak 15.119 jiwa dan PBPU BP Pemda sebanyak 13.782 jiwa,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri, Kurnia Listyarini menjelaskan terkait pelaporan mutasi tambah kurang yang rutin dilakukan setiap satu bulan sekali.

Hal ini juga merupakan salah satu upaya koordinasi antara Dinas Sosial, BPJS Kesehatan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk memenuhi kewajiban pelaporan mutasi tambah kurang peserta JKN di Kabupaten Wonogiri.

“Secara administrasi di BPJS Kesehatan, proses mutasi tambah kurang segmen PBPU BP Pemda dapat langsung dieksekusi. Ketika adanya penonaktifan, upaya Dinas Sosial untuk melakukan negosiasi dengan Kementerian Sosial, agar dapat dilakukan reaktivasi," kata Kurnia. 

Merujuk kebijakan dari Bupati Wonogiri, ketika adanya penonaktifan peserta, dapat mengganggu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Maka dari itu, hal-hal inilah yang membuat Pemerintah Kabupaten Wonogiri lebih aware terkait data peserta JKN.

Dilihat dari catatan yang ada, penonaktifan peserta di bulan Maret lalu, sebanyak 15.637 jiwa, rencana akan direaktivasi tercatat 01 Mei 2023.

Harapannya dengan segala upaya yang telah dilakukan semua pihak, dapat mencapai tujuan bersama, yakni UHC Kabupaten Wonogiri dan utamanya memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Wonogiri. (*)