Warga Boyolali Kritik Soal Kabar Biaya Makan Tambahan PNS Rp550 Ribu: Mereka Sudah Berkecukupan 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Tri Widodo

TRIBUNSOLO.COM, BOYOLALI -  Kabar adanya PNS yang mendapatkan uang makan tambahan Rp550 ribu per bulan dikritik warga Boyolali. 

Biaya makanan daya tahan tubuh untuk PNS diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

Dikutip dari kompas.com, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan, PMK yang baru diteken pada 28 April 2023 lalu ini mengatur soal pagu anggaran dan bukan pengadaan.

"Ya namanya pagu, sebagai standar. Bedakan dengan pengadaan. Kalau mau pengadaan, itu standarnya," ujarnya.

Selain itu, menurut Yustinus, satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh juga bukanlah hal baru dan telah ada pada tahun-tahun sebelumnya.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Boyolali, Purwanto mengaku pihaknya belum bisa berkomentar banyak soal hal biaya makanan penambah daya tubuh bagi PNS.

Baca juga: Ramai PNS Dapat Uang Makan Tambahan Rp550 Ribu Per Bulan, Tak Berlaku di Pemkab Karanganyar

"Boyolali sementara belum menerima edaran atau surat terkait pemberian uang makan tersebut," jelasnya, saat dihubungi TribunSolo.com, Senin (15/5/2023).

Maryono salah seorang warga di Boyolali mengatakan tak sependapat dengan rencana itu.

Baginya, yang terpenting bukanlah penghasilan yang perlu ditambah, melainkan mental para PNS yang harus ditambah.

"Pelayanan kepada masyarakat meningkat itu bukan karena gaji. Tapi soal mental, kalau mentalnya bagus, mau gaji berapapun insya allah pelayanannya juga bagus kepada masyarakat," katanya.

Meski tak mengetahui berapa pasti jumlah penghasilan yang diterima PNS, namun dia yakin PNS sudah hidup berkecukupan dan nyaman.   

"Masih banyak masyarakat yang penghasilannya rendah. Kalau mereka (PNS) itu sudah kaya-kaya semua. Ga usah ditambah-tambah lagi gajinya," pungkasnya. (*)