Nasdem dan PKS Restui Jika Anies Pilih Susi Pudjiastuti jadi Cawapres, Bagaimana Demokrat dan AHY?

TRIBUNSOLO.COM - Bakal calon presiden (Bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Basewedan, bertemu dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Pangandaran, Jawa Barat, Senin (24/7/2023).

Pertemuan Anies Baswedan dan Susi Pudjiastuti ini dianggap sebagai salah satu sinyal dalam Pemilu 2024.

Anies Baswedan diduga mengajak Susi sebagai bakal calon wakil presiden (Bacawapres).

Baca juga: Tak Tergiur Masuk 5 Besar Cawapres Ganjar, Demokrat Tetap Pilih AHY Dampingi Anies Baswedan

Sebab seperti diketahui, Anies Baswedan memiliki hak untuk memilih sendiri bakal cawapresnya di Pilpres 2024. 

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera merestui jika Anies memilih Susi.

Sebab eks menteri itu memiliki semangat yang sama dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Mardani Ali Sera pun memastikan DPP PKS tidak keberatan jika nantinya Susi terpilih sebagai pendamping Anies Baswedan menuju Pilpres 2024.

Baca juga: Kenapa Elektabilitas Anies Baswedan Paling Rendah di Sejumlah Survei? Kata Pengamat Ini Penyebabnya

"Cocok (Anies-Susi), yang pertama, kalau calon (wakil presiden) Mas Anies perempuan, nilai tambahnya tinggi. Saya menyatakan dengan tegas, 100 persen (Susi) punya kans memberi kemenangan," ujar Mardani saat dihubungi, Selasa (25/7/2023).

Mardani menambahkan selain berpeluang menjadi pendamping Anies, Susi dapat masuk ke tim pemenangan.

Menurutnya, nama Susi memang sudah masuk dalam radar DPP PKS untuk masuk sebagai anggota tim pemenangan Anies. 

Ia menilai bahwa pemilik maskapai Susi Air itu punya kapasitas dan bisa menarik hati para konstituen.

Tak hanya itu, gaya kepemimpinan Susi dianggap merepresentasikan semangat perubahan.

Baca juga: Respons Heru Budi Diminta Teruskan Program Anies Baswedan di Jakarta, Nasdem: Jangan Politik Praktis

"Saya beberapa kali main ke rumah Ibu Susi, kita ngobrol nyambung sekali. Kami merasa cocok, kita perlu daya dobrak," ujar Mardani dikutip dari Kompas.com. 

Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali juga memberikan respons yang positif ketika ditanya kans Susi menjadi pendamping Anies. 

Dia mengakui, selama ini Susi punya rekam jejak yang baik di mata masyarakat.

Namun, Ahmad Ali mengembalikan semua keputusan di tangan Anies. 

KPP sudah memberi mandat pada Anies untuk menentukan sendiri siapa figur yang dianggap tepat mendampinginya untuk menjajaki Pilpres 2024.

Baca juga: Survei Indikator Politik : Prabowo Menang Jika Lawannya Hanya Ganjar, Didukung Pemilih Anies

Sementara itu, soal pertemuan Anies dan Susi, Demokrat punya pandangan berbeda.

Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menyampaikan sejatinya pertemuan Anies dengan Susi adalah hal yang wajar.

Terlebih, menurutnya, Anies dan Susi pernah menjadi menteri di Kabinet Indonesia Kerja.

"Jika kemudian keduanya menyempatkan diri bersilaturahim dan mengobrolkan tentang banyak hal, wajar-wajar saja," ungkapnya, Selasa.

"Selain merupakan anggota Kabinet yang sangat populer pada masa itu, Bu Susi juga memiliki beragam terobosan," lanjut Kamhar.

Kamhar pun meyakini pertemuan Anies dan Susi tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2024.

Baca juga: Survei Indikator Politik : Prabowo Menang Jika Lawannya Hanya Ganjar, Didukung Pemilih Anies

Termasuk soal kemungkinan Susi Pudjiastuti menjadi cawapres Anies Baswedan.

"Kami menilai ini pertemuan yang positif. Tak ada kaitan dengan wacana cawapres."

"Tidak selalu pertemuan antara Mas Anies dengan tokoh-tokoh lainnya dimaknai sebagai pembahasan cawapres," papar dia.

Seperti diketahui, Anies Baswedan memang belum mengumumkan cawapres untuk Pilpres 2024.

Anies sebelumnya hanya menjawab secara singkat saat ditanya sosok cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024.

Anies pun menyebut sosok cawapres akan diumumkan pada waktunya.

Adapun Anies Baswedan merupakan bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres terdiri dari Partai Demokrat, Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

(*)