Bupati Sri Mulyani dan DPRD Kabupaten Klaten Tandatangani MoU KUA PPAS dua RAPBD Sekaligus

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo

TRIBUNSOLO.COM, KLATEN - Bupati Klaten, Sri Mulyani dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tanda tangani nota kesepakatan bersama (MoU) penyampaian nota KUA PPAS APBD Kabupaten Klaten tahun 2024, dan Perubahan KUA PPAS APBD Perubahan tahun 2023. 

Kegiatan tersebut dilakukan di Gedung Sidang Paripurna DPRD, Sabtu (12/8/2023). 

Selain Bupati Klaten, hadir pula jajaran DPRD Kabupaten Klaten, Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten, Jajaran Pemerintah Kabupaten Klaten, Camat dan tamu undangan lainnya. 

Diungkapkan Bupati Klaten, Sri Mulyani bahwa kegiatan tersebut menjadi hal berbeda lantaran dalam sekali pertemuan dapat menyelesaikan MoU KUA PPAS untuk dua RAPBD sekaligus. 

Baca juga: Pentas Musik di Alun-alun Klaten Pecah! Bupati Sri Mulyani Berharap Bisa Menyatu dengan Masyarakat

"Alhamdulillah dengan proses percepatan ini kita akan mudah untuk melaksanakan (Program Kerja), dari Eksekutif dan Legislatif sudah sependapat," jelasnya. 

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan tentang apa yang menjadi prioritas utama di akhir 2023 hingga 2024 yakni melanjutkan program yang belum terselesaikan. 

"Dan di tahun 2024 itu untuk (penurunan) angka kemiskinan, stunting juga OPD yang ada (pembangunan) kegiatan fisik terutama (perbaikan) jalan itu menjadi prioritas," tegasnya. 

Sementara itu, hal serupa diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Klaten, Hamenang, bahwa jika sidang paripurna tersebut terasa sangat spesial. 

Dalam sepanjang sejarah Kabupaten Klaten, ini baru pertama kalinya melakukan MoU KUA PPAS untuk dua RAPBD sekaligus. 

Yakni KUA PPAS RAPBD Perubahan 2023 dan KUA PPAS RAPBD Murni 2024.

Hal tersebut menjadikan pembahasan lebih ringkas, lebih hemat waktu dan lebih hemat biaya. 

“Memang sebelumnya kan pembahasan di badan anggaran kami kejar waktu sehingga bisa lebih maju,"

"Alhamdulillah dimulai dari teman-teman komisi bertemu dengan OPD, kemudian kami tindaklanjuti dengan badan anggaran, finalisasi, akhirnya hari ini bisa kita barengkan MoU KUA PPAS nya,” kata Hamenang.

Baca juga: Ini Harapan Bupati Sri Mulyani untuk Ribuan Jemaah Haji Klaten 2023 yang Telah Kembali ke Tanah Air

Diungkapkan Hamenang bahwa RAPBD perubahan 2023 dan RAPBD murni 2024 akan fokus pada penyelesaian dua permasalahan besar. 

Yakni adanya 80 desa yang menjadi lokus kemiskinan ekstrim selain itu juga untuk penanganan stunting.

DPRD mendorong pemerintah daerah untuk menyelesaikan dua persoalan tersebut, dibuktikan dalam penganggaran.

Diharapkan dengan dua penganggaran tersebut, menjelang akhir tahun 2024 permasalahan kemiskinan ekstrem sudah selesai.

Lebih lanjut, Ketua DPRD itu mengungkapkan, setelah digali, kemiskinan ekstrem ini banyak faktor seperti, jambanisasi itu masih dibutuhkan, RTLH, dan lainya sebagainya. 

Baca juga: Diskominfo Libatkan Akademisi hingga Jurnalis dalam Penilaian Uji Publik KIP Award Klaten 2023

"Itu yang kami breakdown melalui teman-teman komisi, kemudian ada program-program di sektor tersebut,"

"Alhamdulillah gayung bersambut dengan eksekutif, ternyata juga ada posnya memang di situ. Insya Allah ke depan bisa menyelesaikan,” jelas Hamenang.

Sedangkan Prioritas lainya berkaitan dengan angkatan kerja, oleh karena itu, ke depannya akan banyak pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan soft skill, ataupun pelatihan berwirausaha. 

Dengan cara itu, diharapkan bisa meningkatkan angkatan kerja sekaligus mengurangi pengangguran.

Di sisi lain, DPRD juga bergerak bersama Dinas Sosial untuk menangani stunting. 

Stunting tidak hanya masalah keluarga mampu atau tidak mampu, melainkan lebih pada pemenuhan gizi, sehingga perlu edukasi. 

“Itu kegiatan-kegiatan yang kita tekankan, sehingga dianggarkan di APBD perubahan 2023 dan APBD murni 2024, dan akhir 2024 semoga selesai,” pungkas Hamenang. 

(*/adv)