Gibran hingga Bobby Ajak Pilih Ganjar, PDIP Bantah Pelanggaran Kampanye: Bagian Pendidikan Politik

TRIBUNSOLO.COM - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto buka suara soal pro dan kontra video para kepala daerah PDIP yang mengajak masyarakat untuk memilih Ganjar Pranowo.

Menurut Hasto Kristiyanto, bentuk dukungan kader PDIP untuk Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (bacapres) bukanlah bentuk kampanye Pemilu 2024.

Dirinya juga membantah jika aksi para kader PDIP itu menyalahi aturan Pemilu 2024 yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023.

Baca juga: PDIP Karanganyar Bergerak, Kerahkan 30 Ribu Kader untuk Menangkan Ganjar di Pilpres 2024

"Berdasarkan aturan pemilu, yang tidak boleh itu adalah pertama, kampanye sebelum saatnya yang dilakukan oleh tim kampanye."

"Kami belum memiliki tim kampanye," kata Hasto ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/8/2023).

Hasto menyebut jika tim kampanye PDIP baru akan didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) usai pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden resmi ditetapkan.

Selain itu, sejauh ini visi misi capres dan cawapres belum disampaikan.

Pasalnya, KPU belum mencapai tahapan penetapan paslon Pilpres 2024.

Baca juga: PPP Klaim Komunikasi dengan PDIP Kini Masuk Tahap Menggembirakan, Kode Sandiaga Cawapres Ganjar?

Oleh sebab itu, Hasto mengeklaim apa yang disampaikan para kepala daerah PDI-P itu hanyalah bagian pendidikan politik kepada masyarakat.

"Itu merupakan tugas dari partai politik termasuk kepala daerah yang juga diusung oleh partai politik melakukan sosialisasi terhadap calon yang diusung oleh masing-masing partainya."

"Agar rakyat tahu ini bagian dari pendidikan politik kepada seluruh rakyat Indonesia," sebut Hasto.

Diberitakan sebelumnya, akun Twitter resmi PDI-P memposting video sejumlah kepala daerah kader PDI-P mengajak masyarakat untuk memilih Ganjar Pranowo dan PDI-P pada Pemilu 2024.

Para kader melakukannya sambil mengenakan seragam kebesaran partai berlogo banteng.

Baca juga: Aksi Tempel Stiker Ganjar ke Rumah Warga Didalami Bawaslu Pusat, Gibran Sebut Siap Disanksi

Padahal, masa kampanye baru dimulai pada 28 November 2023, sedangkan ajakan memilih merupakan unsur utama kampanye menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Saya Gibran Rakabuming mengajak seluruh warga untuk berbondong-bondong ke TPS di 14 Februari nanti untuk memilih PDI Perjuangan dengan Pak Ganjar. Terima kasih," ungkap Wali Kota Solo sekaligus putra Presiden RI Joko Widodo dalam video yang diunggah PDIP, Senin (21/8/2023).

Hal sama dilakukan oleh Bobby Nasution, menantu Jokowi, yang merupakan Wali Kota Medan.

"Saya Muhammad Bobby Afif Nasution, Wali Kota Medan ingin menyampaikan dan ingin mengajak bersama-sama kita bisa memilih pemimpin yang sudah jelas track recordnya seperti Bapak Ganjar Pranowo untuk bisa kita pilih pada Pilpres 2024 nanti," kata Bobby dalam video yang diunggah PDI-P, Minggu (20/8/2023).

"Dan untuk seluruh kader PDI Perjuangan dan seluruh simpatisan, ayo kita menangkan PDI Perjuangan hattrick khususnya di Kota Medan, dan kita ajak masyarakat Kota Medan untuk memilih PDI Perjuangan. Merdeka!" lanjutnya.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Solo, FX Rudy, juga menganjurkan hal senada dal video yang diunggah pada Sabtu (26/8/2023).

"Saya FX Hady Rudyatmo mengajak kepada seluruh warga masyarakat Indonesia khususnya generasi milenial, generasi Z, mari kita pilih Ganjar Pranowo sebagai presiden untuk meneruskan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Bapak Jokowi," ujar FX Rudy.

Peraturan tentang kampanye

Adapun KPU telah menetapkan masa kampanye Pemilu 2024 selama 75 hari, yakni 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Setiap peserta pemilu dilarang melakukan kampanye di luar jadwal yang sudah ditetapkan. Siapa pun pihak yang melanggar aturan itu bisa disanksi pidana penjara.

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah),” demikian bunyi Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Adapun menurut UU Pemilu Pasal 1 angka 35, kampanye merupakan kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.

Sementara di dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye, partai politik peserta pemilu dilarang melakukan kampanye sebelum masa kampanye dimulai 28 November 2023 melalui Pasal 69 beleid tersebut.

KPU menjelaskan, dalam Pasal 79, sebelum masa kampanye, partai politik peserta pemilu hanya diperbolehkan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik. Namun, sosialisasi itu hanya bersifat internal.

Dalam sosialisasi secara internal tersebut, partai politik hanya diperbolehkan memasang bendera secara internal, juga menggelar pertemuan terbatas secara internal dengan terlebih dulu memberi tahu KPU dan Bawaslu.

Dalam sosialisasi itu, partai politik dilarang memuat unsur ajakan.

Karena hanya dapat diselenggarakan secara internal, maka partai politik peserta pemilu dilarang untuk menyebarkan bahan kampanye maupun alat peraga kampanye yang memuat identitas, citra diri, atau ciri khusus partai.

(Kompas.com)