Pasca Dipilih Sebagai Bacawapres Anies Baswedan, PKB: Cak Imin Sedang Dipingit

TRIBUNSOLO.COM - Anies Baswedan bakal disandingkan dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pemilu 2024.

Pasca dipilih menjadi Bacawapres Anies Baswedan untuk Pemilu 2024, Cak Imin sedang dipingit Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid saat ditanyai keberadaan Cak Imin setelah dikabarkan akan menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan.

"Ada, (Muhaimin) ada. Sedang kita pingit," kata Jazilul di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (1/9/2023).

Jazilul belum memastikan apakah Cak Imin akan berduet dengan Anies di Pilpres 2024 mendatang.

Baca juga: Nasdem Wacanakan Cak Imin Jadi Cawapres Anies Baswedan, PKB : Alhamdulillah Jalan Langit

Hanya saja, dia menuturkan dalam rapat pleno DPP PKB isu Cak Imin diduetkan dengan Anies disambut baik.

"Pleno menyatakan dan menyambut baik tawaran kerja sama dari NasDem," ungkapnya.

Jazilul menjelaskan terkait duet Anies-Cak Imin akan diputuskan dalam rapat pada hari ini di Surabaya, Jawa Timur.

"Tunggu nanti keputusan rapat nanti sore," imbuhnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan pihaknya mendapat informasi bahwa NasDem dan PKB telah bersepakat untuk berkoalisi.

Menurut Riefky, kabar itu disampaikan juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said pada Rabu (30/8/2023) kemarin.

"Bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai NasDem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar," kata Riefky, Kamis (31/8/2023).

Baca juga: Cak Imin Merapat ke Anies, Peluang Jadi Cawapres Prabowo Terbuka Lebar? Ini Kata Gibran

Dia menegaskan persetujuan kerja sama itu keputusan sepihak Ketua Umum NasDem Surya Paloh.

"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum NasDem, Surya Paloh," ujar Riefky.

Riefky menyebut Demokrat telah mengkonfirmasi kabar tersebut langsung kepada Anies pada hari ini.

"Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat “dipaksa” menerima keputusan itu (fait accompli)," ungkapnya.

(*)