Ratusan Personel Gabungan di Sragen Dilatih Amankan Pemilu 2024 , Termasuk Libatkan Polwan

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Septiana Ayu Lestari

TRIBUNSOLO.COM, SRAGEN - Ratusan personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan jalannya Pemilu 2024 di Kabupaten Sragen.

Sejumlah persiapan mulai dilakukan, termasuk salah satunya melakukan simulasi sistem pengamanan kota (Sispamkota).

Simulasi itu dilakukan di lapangan Mapolres Sragen, Senin (25/9/2023) pagi.

Kapolres Sragen, AKBP Jamal Alam mengatakan, dalam simulasi tersebut setidaknya melibatkan 450 personel.

Ratusan personel itu dilatih untuk mempersiapkan diri menangani konflik sosial dan gangguan keamanan saat jalannya Pemilu 2024 nanti.

"Hari ini kita terjunkan lebih dari 450 personel gabungan, ini adalah gambaran secara umum, kolaborasi agar anggota nanti sudah memiliki kemampuan dan keterampilan, bisa dijadikan referensi baik dalam sikap maupun tindakan pada saat Pemilu 2024 nanti," ujarnya kepada TribunSolo.com, Senin (25/9/2023).

Ia menerangkan simulasi dilakukan mulai dari penanganan konflik sengketa di TPS, penanganan aksi damai hingga penanganan massa yang mulai agresif.

Baca juga: Simulasi Pengamanan Pemilu 2024 di Sukoharjo, 600 Personel TNI-Polri Dilibatkan 

Penggunaan water cannon hingga gas air mata juga dilatih dalam simulasi kali ini.

Dalam simulasi tersebut, juga dilibatkan peran para Polisi Wanita (Polwan).

Polwan diterjunkan untuk melakukan negoisasi awal agar aksi massa yang mulai agresif dapat diredam.

"Keterlibatan Polwan sebagai negosiator, Polwan punya sisi humanis dalam menyampaikan secara simpatik itu memang mengawali negosiasi dan mediasi," jelasnya.

"Sehingga tadi kita lihat ada perwakilan yang masuk ke KPU untuk mengedepankan sisi humanis daripada Polwan itu sendiri," tambahnya.

AKBP Jamal memastikan personel yang diterjunkan dalam penanganan konflik selama Pemilu 2024 terkontrol dalam melakukan tindakan.

"Kita memiliki tingkatan pengawasan, baik beregu, sifatnya pleton maupun kompi, kita juga ada propam dan provost," jelasnya.

"Tentunya sosialisasi aturan mengenai tindakan kepolisian itu harus kita sampaikan setiap hari, terkandung maksud pada saat pelaksanaan tidak ada sekecil apapun kesalahan dan prosuder dalam menghadapi aksi-aksi unjuk rasa," pungkasnya.(*)