Teka-Teki Gibran Berangkat ke Jakarta, Hasto Kristiyanto Sebut Tak Ada Janji Temu dengan PDIP

TRIBUNSOLO.COM - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah bertolak ke Jakarta via Bandara Ahmad Yani Semarang.

Berdasarkan informasi yang diterima TribunSolo.com, ia menaiki pesawat komersil Batik Air, Kamis (20/10/2023).

Baca juga: Misteri Gibran ke Jakarta Jelang Keputusan Cawapres Prabowo, Berangkat dari Bandara Semarang

"Pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 pukul 16.50 SRG - 17.55 CGK menggunakan pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 8355," tulis seorang sumber melalui pesan singkat.

Keberangkatan putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke ibu kota tersebut makin menjadi teka-teki di tengah adanya Rapat Pimpinan (Rapimnas) Partai Golkar yang akan dilaksanakan pada Sabtu (21/10/2023).

Dilansir dari KompasTV, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto memastikan pihaknya tak ada agenda pertemuan dengan Gibran.

"Tidak ada (pertemuan dengan Gibran), karena kami langsung bergerak cepat melakukan konsolidasi untuk pemenangan Pak Ganjar dan Prof Mahfud," ujar Hasto di Media Centre TPN Ganjar Presiden di Jakarta, Jumat.

Saat ini, kata Hasto, dirinya mendapat tugas memberi pembekalan selama dua hari di Provinsi Sumatera Selatan.

Baca juga: Gibran Diprediksi Jadi Cawapres Prabowo Lewat Golkar, Pengamat: Golkar Tak Mungkin Pendukung Pasif

Hasto juga menyebut bahwa Gibran menjadi salah satu kepala daerah berusia muda yang mendapatkan penugasan untuk menjadi juru kampanye Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

"Hari ini kami DPP juga mengeluarkan surat tugas kepada kepala-kepala daerah yang muda, ada Mas Bobby dan Mas Gibran sebagai jurkamnas dan juga sebagai jubir Pak Ganjar dan Prof Mahfud di wilayahnya masing-masing," jelasnya.

Dia menegaskan surat instruksi bernomor 5640 perihal instruksi dan penugasan kepala daerah kader PDI Perjuangan otomatis berlaku begitu dikeluarkan pada hari ini.

Meski demikian, Hasto menyebut bahwa penugasan itu  bukanlah suatu kewajiban, tetapi kesadaran demi kepentingan rakyat yang diperjuangkan melalui partai politik.

"Ya, bukan wajib, kami berpartai itu kesadaran. Kesadaran akan kepentingan lebih besar, kepentingan rakyat yang diperjuangkan melalui parpol," tegas Hasto.

(KompasTV/TribunSolo)