Harapan Golkar Solo usai Dukungan Gibran Bacawapres Prabowo : Tidak Ada Persoalan Pragmatis

Laporan Wartawam TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - DPD II Golkar Solo berharap keputusan partai berlambang pohon beringin mendukung Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) mendampingi Prabowo Subianto tidak memicu persoalan pragmatis. 

Terlebih, di sisa masa jabatan Gibran sebagai Wali Kota Solo. 

Gibran resmi dilantik menjadi Wali Kota Solo pada 26 Februari 2021.

Masa jabatannya pun tidak genap lima tahun karena adanya Pilkada Serentak.

Adapun Pilkada Solo akan digelar 27 November 2024.

Baca juga: Jokowi Doakan dan Restui Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Sebut Keputusan Ada di Tangan Anaknya

Itu membuat masa Jabatan Gibran akan berakhir tahun 2025.

"Kita harapkan tidak ada persoalan pragmatis di perjalanan yang tersisa masa jabatannya Mas Gibran memimpin selaku Wali Kota Solo," terang Wakil Ketua DPD II Partai Golkar Kota Solo Bandung, Joko Suryono saat ditemui di Resto Bunga Padi, Sabtu (21/10/2023).

Itu pun termasuk dalam pembuatan kebijakan di sisa masa jabatan Gibran. 

Gibran tentu akan berkomunikasi dengan DPRD Kota Solo dalam pembuatan kebijakan. 

Seperti telah diketahui, PDIP menguasai 30 kursi dari 45 kursi di DPRD Kota Solo.

Baca juga: Gibran Didukung Jadi Bacawapres Prabowo, Golkar Solo : Hubungan Golkar & PDIP Sangat Harmonis

Dengan Gibran didukung Golkar menjadi bacawapres Prabowo maka ia berpotensi berhadapan dengan partai yang mengusungnya di Pilkada lalu.

Bandung berharap hal ini tidak membuat halangan untuk berjuang demi kepentingan rakyat. Menurutnya, dari 45 anggota DPRD Kota Solo sudah berjalan baik.

"Teman-teman di PDIP pun kebijakan politik berpihak pada kepentingan rakyat," ucap dia.

"Sehingga kebijakan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk kepentingan rakyat," tambahnya.

Menurutnya, jika berhubungan dengan kepentingan rakyat, kepentingan golongan harus dikesampingkan.

"Sudah seharusnya teman-teman yang ada di legislatif baik itu yang ada di PDIP maupun non-PDIP akan mendukung sepanjang kebijakan itu dinilai baik untuk kepentingan rakyat," terang dia.

"Kecuali kebijakan yang menyimpang dari kepentingan rakyat Partai Golkar akan meluruskan," tambahnya.

(*)