Tarik Gibran Cawapres saat Masih Jadi Kader PDIP, Pengamat UNS : Prabowo hingga KIM Tidak Beretika

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Septiana Ayu Lestari

TRIBUNSOLO.COM, SRAGEN - Pakar Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Agus Riewanto mengatakan langkah yang diambil Gibran menerima pinangan Prabowo Subianto jadi cawapres adalah langkah yang tidak etis dari segi politik.

Dimana, diketahui Gibran telah dideklarasikan menjadi Cawapres Prabowo atas kesepakatan partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang didalamnya tidak ada PDIP.

Sedangkan, hingga saat ini, Gibran masih menjadi kader PDIP.

"Prinsipnya calon presiden dan cawapres kalau dibaca dari konstitusi kan diajukan oleh parpol atau gabungan parpol, jadi dia diajukan partai, kalau begitu Gibran diajukan oleh parpol tertentu, padahal Gibran ini adalah kader partai lain, yakni PDIP," ujarnya saat ditemui TribunSolo.com, Selasa (24/10/2023).

"Secara logis, dia tidak lagi jadi kader PDIP, karena tidak boleh dalam diri seseorang memiliki dua kartu anggota partai politik, logikanya gitu," sambungnya.

Baca juga: Anies Baswedan Yakin Jokowi Tetap Netral Usai Gibran Maju di Pilpres: Keren kan Kalau Menang Netral?

Karena hal itulah, jika dilihat dari segi etika politik, menurut Agus, langkah yang diambil Gibran dinilai tidak pantas.

Agus menambahkan yang tidak beretika tidak hanya Gibran.

Melainkan seluruh parpol anggota KIM bahkan Prabowo sendiri.

Alasannya karena baik Prabowo maupun KIM sudah tahu, Gibran masih jadi kader PDIP, namun tetap digaet jadi cawapres Prabowo.

"Kalau itu Gibran merasa sudah sesuai etik, ya silahkan, kan publik juga punya cara sendiri untuk mengukur, karena etika itu sangat subjektif, kalau secara umum itu tidak etik, karena partainya berbeda," terangnya.

"Tapi, saya mau katakan yang tidak beretika tidak hanya Gibran, partai yang mengusung termasuk Prabowo juga, karena sudah tahu masih jadi kader partai lain, diambil, dirayu hanya untuk elektabilitas, gara-gara anak presiden," sambungnya. (*)