PKS Sukoharjo Sambut Baik Ajakan Jokowi Makan Bareng 3 Capres, Ingatkan Netralitas Kepala Daerah

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Anang Ma'ruf

TRIBUNSOLOM.COM, SUKOHARJO - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukoharjo, merespon baik soal Presiden Jokowi mengundang tiga calon presiden (capres) makan siang bersama di Istana Negara pada Senin (30/10/2023) kemarin.

Hal itu mengingat panasnya persaingan di Pilpres 2024 mendatang.

Adanya pertemuan tiga capres tersebut menggambarkan suasana yang hangat dan ceria.

Ketua DPD PKS Sukoharjo, Sigit Budi Raharjo menyebut pertemuan tiga capres tersebut hal yang positif.

"Artinya ini inisiatif yang baik, minimal paling tidak ketiga capres memperlihatkan rukun, bersahabat, mudah-mudahan bisa menurunkan tensi politik saat ini," ujarnya, Selasa (31/10/2023)

Ia berharap, pertemuannya tiga capres yang memperlihatkan kerukunan dan persahabatan tersebut diikuti oleh semua masyarakat saat pesta demokrasi 2024 mendatang.

"Adanya pertemuan tersebut mudah-mudahan suasana pesta demokrasi 2024 mendatang lebih damai dan tidak terjadi konflik yang memang harus kita hindari," paparnya.

Baca juga: Kronologi Awal Klitih di Karangpandan Karanganyar: Pelaku Tetiba Putar Balik, Kejar Rombongan Korban

Menurutnya, pertemuan tersebut hal yang baik untuk membangun kesatuan bangsa Indonesia meski nantinya akan ada perbedaan pemilihan suara.

Ia menjelaskan inisiatif yang dilakukan Presiden RI Joko Widodo juga merupakan komitmen yang bagus.

"Kemarin beliau (Presiden) menyampaikan berkomitmen, bagaimana seorang kepala daerah harus netral, menurut saya bagus," terangnya.

Bahkan ia menuturkan sebagai seorang kepala daerah yang netral dan diimplementasikan di lapangan, semua kepala daerah netral, itu bakal berjalan dengan baik dan tidak ada berpihak.

"Nuwun Sewu (Minta maaf) jika nanti kepala daerah menggunakan fasilitas negara untuk mendukung salah satu paslon, saya kira itu kurang kondusif jauh dari kata sportifitas Pemilu," lanjutnya.

Ia juga menambahkan, apa yang dilakukan Presiden RI Joko Widodo tersebut untuk menekankan agar seluruh kepala daerah bersifat netral.