Orasi Kebangsaan Anies Singgung Tugas Institusi Bukan untuk Kepentingan Keluarga, Sindir Siapa?

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Anang ma'ruf

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Orasi Kebangsaan oleh bakal calon Presiden (Bacapres) Anies Baswedan di depan ribuan relawan Solo Raya membahas terkait institusi negara di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS pada Sabtu (4/11/2023)

Dalam orasi tersebut, Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan, menyebut bahwa institusi negara seharusnya bekerja bagi kepentingan publik. 

Bahkan secara tegas ia mengatakan, Institusi bukan bekerja untuk sekelompok orang, partai politik, apalagi untuk kepentingan keluarga.

"Perlu di garis bawahi, salah satu aspek yang akan kami kembalikan bicara tentang perubahan, perubahan mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi-institusi negara yang ada di Indonesia ini," paparnya, Sabtu (4/11/2023).

Baca juga: Respons Muhaimin Iskandar Soal Ketua MK yang Terancam Sanksi, Sebut Ketidakberdayaan Bersama

Menurutnya, bahwa kepercayaan salah satu pilar demokrasi, yang nantinya mengembalikan kepercayaan yang mengarah ke gerakan perubahan.

"Saya sampaikan demokrasi pilarnya adalah kepercayaan, saya mengajak kepada semua yang berada di sini (Edutorium)," tandasnya. 

Ia menambahkan, melakukan perubahan itu tidak mungkin jalankan sendirian dan itu harus dikerjakan bersama-sama.  

Respons Muhaimin Soal MK

Muhaimin Iskandar buka suara perihal Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang terancam terkena sanksi.

Anwar Usman terancam disanksi usai membuat keputusan soal batasan usia capres dan cawapres.

Anwar Usman pun sudah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Menurutnya, apa yang tengah ramai jadi perbincangan publik tersebut bukan salah satu atau dua pihak saja.

Melainkan karena ketidakberdayaan semua pihak, sehingga apa yang dinilai telah menciderai konstitusi itu bisa terjadi.

"Pada dasarnya kan perangkat konstitusi kita lengkap, tapi sistem global, dipaksa harus menerima ekonomi yang liberalistik, nah itu tidak ada yang salah, yang salah ketidakberdayaan kita bersama," kata dia kepada TribunSolo.com, Sabtu (4/11/2023).

Baca juga: Anies Tak Takut Kalah di Solo, Sebut Relawannya Sudah Berjuang Lama: Optimis Menang 

"Yang salah bukan orang per orang, bukan presiden, bukan sistem pemilu atau aturan, yang salah adalah ketidakberdayaan semua pihak," jelasnya.

Menurutnya, sudah waktunya masyarakat Indonesia mempunyai daya agar kejadian serupa tidak terulang kembali ke depan.

"Karena itu kita harus bersatu, mari kita bikin berdaya untuk menghadapi ketidak adilan ekonomi global, kapitalistik dan liberalistik," pungkasnya. 

Putusan batas usia capres-cawapres oleh MK jadi perbincangan karena Anwar Usman dianggap memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan keponakannya ikut kontestasi Pilpres 2024.

Setelah keputusan yang diambil oleh Anwar Usman tersebut, Gibran pun bisa mendaftar menjadi cawapres.

Gibran yang masih menjadi kader PDIP pun menjadi Bakal Cawapres Prabowo Subianto. (*)