Respons Muhaimin Iskandar Soal Ketua MK yang Terancam Sanksi, Sebut Ketidakberdayaan Bersama

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Septiana Ayu Lestari

TRIBUNSOLO.COM, KARANGANYAR - Muhaimin Iskandar buka suara perihal Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang terancam terkena sanksi.

Anwar Usman terancam disanksi usai membuat keputusan soal batasan usia capres dan cawapres.

Anwar Usman pun sudah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Menurutnya, apa yang tengah ramai jadi perbincangan publik tersebut bukan salah satu atau dua pihak saja.

Melainkan karena ketidakberdayaan semua pihak, sehingga apa yang dinilai telah menciderai konstitusi itu bisa terjadi.

"Pada dasarnya kan perangkat konstitusi kita lengkap, tapi sistem global, dipaksa harus menerima ekonomi yang liberalistik, nah itu tidak ada yang salah, yang salah ketidakberdayaan kita bersama," kata dia kepada TribunSolo.com, Sabtu (4/11/2023).

Baca juga: Anies Tak Takut Kalah di Solo, Sebut Relawannya Sudah Berjuang Lama: Optimis Menang 

"Yang salah bukan orang per orang, bukan presiden, bukan sistem pemilu atau aturan, yang salah adalah ketidakberdayaan semua pihak," jelasnya.

Menurutnya, sudah waktunya masyarakat Indonesia mempunyai daya agar kejadian serupa tidak terulang kembali ke depan.

"Karena itu kita harus bersatu, mari kita bikin berdaya untuk menghadapi ketidak adilan ekonomi global, kapitalistik dan liberalistik," pungkasnya. 

Putusan batas usia capres-cawapres oleh MK jadi perbincangan karena Anwar Usman dianggap memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan keponakannya ikut kontestasi Pilpres 2024.

Setelah keputusan yang diambil oleh Anwar Usman tersebut, Gibran pun bisa mendaftar menjadi cawapres.

Gibran yang masih menjadi kader PDIP pun menjadi Bakal Cawapres Prabowo Subianto. (*)