PDIP Sebut Jokowi Harusnya Diskusi dengan Megawati Jika Tak Setuju Ganjar-Mahfud MD di Pilpres 2024

TRIBUNSOLO.COM - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Ahmad Basarah menilai secara etika seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) berdikusi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal pencalonan capres dan cawapres.

Sebab, menurut Ahmad Basarah, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri lah yang terlebih dahulu jika mencalonkan presidan dan wakil presiden lain.

Hal itu disampaikan Basarah saat dimintai penjelasan terkait bagaimana komunikasi Jokowi sebagai kader PDIP dengan Megawati.

Baca juga: Kode Susi Pudjiastuti Bakal Masuk Timnas Pemenangan AMIN di Pilpres 2024? Jubir Anies Bilang Begini

"Ketika Pak Jokowi kemudian menginginkan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang lain mestinya secara etika organisasi beliau menyampaikan dahulu hal ini kepada Bu Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum PDIP," kata Basarah dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (12/11/2023).

Basarah menyebut Jokowi bisa berkomunikasi dan berdiskusi dengan Megawati terkait sosok capres-cawapres yang diinginkan.

Untuk diketahui, sejumlah pihak menduga Jokowi dan PDIP pecah kongsi lantaran ketidakcocokan dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu berimbas pada pencalonan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto.

Padahal, PDIP sudah mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.

Baca juga: Megawati Cium Adanya Indikasi Kecurangan Pemilu 2024, TKN Prabowo-Gibran Minta Pembuktian

Basarah menilai, Jokowi sebagai kader utama dan kader kebanggaan PDIP harusnya menyadari aturan main partai bahwa penentuan capres-cawapres ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Kebijakan itu merujuk pada keputusan kongres PDIP yang juga telah disetujui Jokowi.

"Itulah aturan mainnya berpartai," ujar Basarah.

Basarah lantas menyinggung Gibran dan adik iparnya, Bobby Nasution semestinya juga sadar diri dan menyatakan pengunduran diri secara baik-baik dari PDIP.

Saat ini status Gibran sebagai kader PDIP menjadi persoalan karena maju menjadi bakal cawapres Prabowo. 

Sementara itu, Wali Kota Medan, Bobby Nasution yang juga kader PDIP malah mendukung Prabowo-Gibran.

"Mestinya mereka menyampaikan hal itu dan secara baik-baik menyampaikan secara langsung kemunduran dirinya sebagai kader PDIP, dengan mengembalikan kartu tanda anggotanya," kata Basarah.

(*)