Lewat APBD 2024, DPRD Optimistis Angka Kemiskinan dan Stunting di Klaten Bisa Turun

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo

TRIBUNSOLO.COM, KLATEN - Pimpinan DPRD Kabupaten Klaten optimis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten mempu turunkan angka kemiskinan dan stunting lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten tahun 2024.

Untuk diketahui DPRD Kabupaten Klaten setujui APBD Kabupaten Klaten tahun 2024 senilai Rp 3,1 triliun yang dilakukan saat rapat Paripurna di Gedung DPRD Klaten pada Senin (27/11/2023).

Seperti yang diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Klaten Hamenang Wajar Ismoyo bahwa APBD 2024 juga diprioritaskan untuk menurunkan angka kemiskinan dan stunting di Kabupaten Klaten.

Baca juga: Tok! DPRD Setujui APBD Klaten Tahun 2024 Senilai Rp 3 Triliun Lebih

Seperti diketahui kemiskinan di Kabupaten Klaten pada tahun 2021 13,49 persen menjadi 12,33 persen di tahun 2022.

Usai mampu menurunkan angka kemiskinan hingga 1,16 persen, Pemkab Klaten memperoleh apresiasi dari pemerintah pusat dengan pemberian dana insentif fiskal sekira Rp 11 miliar.

Sedangkan stunting di Kabupaten Klaten saat ini mencapai 14,63 persen.

Angka tersebut tak terpaut jauh dari target nasional pada 2024 diharapkan turun menjadi 14 persen.

Namun, tak ingin sekadar mencapai ambang batas saja, Bupati Klaten Sri Mulyani pasang target lebih untuk Kabupaten Klaten, yakni turun menjadi 10 persen.

Menanggapi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menilai capaian tersebut dapat diwujudkan.

Baca juga: Sidang Paripurna DPRD Karanganyar Raperda APBD 2024 Diwarnai Momen Haru, Bupati Berlinang Air Mata

"Kita harus optimis, semua sudah kita lakukan, semua stakeholder juga sudah terlibat dan sudah ada tim penanganannya," tegasnya.

"Sehingga dengan APBD tersebut angka 10 persen (stunting) bisa menjadi kenyataan," imbuhnya.

Lanjut, Hamenang optimis capaian tersebut bisa diraih lantaran perencanaan lewat APBD 2024 telah selesai dan disetujui oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Klaten.

“Rapat paripurna dengan agenda persetujuan APBD 2024 dapat dilaksanakan sesuai tepat waktu. Sehingga proses lebih cepat. Harapannya proses evaluasi (oleh Pj Gubernur Jawa Tengah) juga lebih cepat. Pada Januari 2024 untuk APBD sudah bisa kita jalankan bersama,” jelasnya.

Setelah perencanaan sudah matang, ia berharap penurunan angka stunting yang menjadi skala prioritas dapat segera dijalankan oleh pihak-pihak terkait.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klaten, Triyono kemiskinan dan stunting menjadi catatan darinya.

Baca juga: Upaya BPBD Klaten Hadapi Krisis Air Bersih yang Meluas : Bantuan Terus Digulirkan, Pakai APBD & CSR

"Kalau catatan dari kami adalah dua hal yaitu penurunan kemiskinan dan stunting, target di 2024 memang difokuskan untuk penanganan kedua hal itu," jelasnya.

Namun ia yakin, masalah tersebut dapat teratasi di tahun 2024. Pasalnya ada tim khusus yang berperan menjadi garda terdepan dalam menangani kasus tersebut.

"Karena memang sudah dibentuk tim khusus untuk menangani permasalahan tersebut."

"Dengan keberadaan tim khusus tersebut kami yakin penanganannya akan lebih sistematis, jadi saya optimis sekali 10 persen dapat diperoleh," tegasnya.

Hal yang sama diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klaten, Hariyanto, bahwa dirinya sangat optimis penurunan kemiskinan dan stunting bisa dilakukan melalui program dan kegiatan yang ada telah dipersiapkan lewat APBD tahun 2024.

Ia menegaskan bahwa pada prinsipnya, program yang diprioritaskan dalam APBD tahun 2024 adalah untuk menanggulangi kemiskinan.

"Harapannya nanti dari Pemerintah Klaten dapat menurunkan angka kemiskinan di tahun 2024, sehingga juga berdampak dalam penurunan angka stunting di Kabupaten Klaten," ungkapnya.

Baca juga: Raperda APBD Perubahan 2023 Disetujui, Bupati Klaten Akan Melanjutkan Program yang Sudah Berjalan

(*)