Pengakuan FX Rudy : Jokowi Marah ke Megawati Bukan karena Cap Petugas Partai, tapi Jabatan 3 Periode

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Solo FX Hadi Rudyatmo alias FX Rudy mengungkapkan alasan kenapa Presiden Jokowi dan PDIP saat ini pecah kongsi.

Mantan Wali Kota Solo tersebut membantah, Jokowi dan keluarga membelot dari PDIP karena gerah dicap sebagai petugas partai oleh Megawati Soekarnoputri.

"Bukan soal sakit hati dengan sebutan petugas partai. Yang sebetulnya persoalannya bukan itu," kata FX Rudy, Kamis (30/1/2023) kemarin.

Baca juga: Anies Ingin Ganti Food Estate Jadi Contract Farming, TKN Prabowo-Gibran : Berpotensi Rugikan Petani

Diketahui, hubungan Jokowi dan PDIP saat ini memang tengah memanas.

Terlebih setelah putranya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.

Padahal, PDIP yang merupakan partai Jokowi, telah mencalonkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024.

FX Rudy menyebut hubungan Jokowi dan PDIP memulai merenggang ketika permintaan sang presiden ditolak oleh Megawati Soekarnoputri.

Dia mengaku terdapat dua momen saat Jokowi meminta perpanjangan masa jabatan kepada Megawati.

Baca juga: Cerita Eks Ketua KPK Agus Rahardjo, Sebut Jokowi Pernah Marah Minta Kasus E-KTP Setya Novanto Distop

"Yang pertama minta perpanjangan, minta tiga periode. Mbak Mega itu orang ataupun ketua umum yang taat dan patuh terhadap konstitusi," ujarnya.

FX Rudy melanjutkan, Jokowi sempat menyampaikan permintaan, jika tak bisa tiga periode, yakni perpanjangan masa kekuasaan.

"Kedua, Pak Jokowi meminta, kalau tidak bisa tiga periode, adanya perpanjangan karena pandemi Covid. Padahal, Covid itu bukan hanya permasalahan Indonesia, melainkan dunia.

Namun pengakuan Rudy, permintaan Jokowi itu ditolak Megawati dan PDIP.

PDIP menurutnya tidak bisa mendukung langkah Jokowi karena menganggap Indonesia bukan negara kerajaan.

"Kita rakyat Indonesia harus bisa menilai bahwa Indonesia ini Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan negara kerajaan," tuturnya.

Sampai sekarang, pihak Jokowi belum memberikan pernyataan terkait pernyataan FX Rudy ini.

(*)