Kubu AMIN Kritik Pembangunan IKN, Bahlil Sebut Pemerintah Rasakan Dampaknya : Investor Mulai Ragu

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan ada efek besar setelah calon presiden dan wakil presiden mengkritik pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara.

Menurut Bahlil, saat ini mulai muncul keraguan investor soal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Sekarang kan banyak investor yang mulai nanya, mulai ada keraguan. Karena ada beberapa capres yang menyampaikan visi dan misinya itu melahirkan keraguan bagi investor," kata Bahlil di acara peresmian Media Center Indonesia Maju di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (4/12/2023).

Baca juga: Prabowo-Gibran Unggul di Survei, AHY Minta Pendukung Tak Terlena : Pemilu Tahun Ini Penuh Kejutan

Bahlil dalam keterangannya tak menyebut siapa sosok capres yang dia maksud.

Namun, sebelumnya capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat mengkritik pembangunan IKN.

Dia menilai IKN tidak meratakan pertumbuhan ekonomi karena hanya membangun kota di tengah hutan.

Partai pendukung Anies, PKS, bahkan dengan tegas menyatakan ibu kota akan tetap di Jakarta jika Anies menang Pilpres.

Menjawab kritikan tersebut, Bahlil menegaskan jika proyek IKN punya landasan hukum kuat berupa Undang-Undang IKN.

"Masa tiba-tiba mau bilang batalkan, ya kami harus mampu menjawab itu dengan baik," ujarnya.

Baca juga: Anies Bakal Setarakan Sekolah Swasta dan Negeri Jika Menang Pilpres 2024, Begini Maksudnya

Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu juga menyebut, dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, hampir semua parpol di DPR menyetujuinya, termasuk PKB. Seperti diketahui, cawapres Anies yaitu Muhaimin Iskandar adalah Ketua Umum PKB.

"Tadi saya katakan bahwa IKN itu kan perintah undang-undang, dan itu sudah ada undang-undangnya. Dan dari semua partai yang ada, pendukung pemerintah, semua mendukung termasuk PKB. Itu satu. Yang kedua, karena itu perintah undang-undang, maka wajib, pemerintah siapa pun wajib melaksanakan," tuturnya.

Dia mengatakan, pemerintah tidak begitu saja memilih Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN. Keputusan itu diambil setelah melakukan berbagai kajian yang melibatkan para ahli di bidangnya.

Adapun pemerintah memilih Kalimantan, tak sekadar karena lokasinya di bagian tengah Indonesia.

"Karena di situ titik tengah. Titik tengah mendekatkan diri (pemerintah) pada Sulawesi, Bali, NTT, Maluku, Papua dan Jawa juga dekat ke sana," sebutnya.

Bahlil menyatakan pembangunan IKN sudah berjalan.