Kubu AMIN Kritik Pembangunan IKN, Bahlil Sebut Pemerintah Rasakan Dampaknya : Investor Mulai Ragu

Pembangunan gedung pemerintahan, hotel, rumah sakit, sampai mal kini tengah dikerjakan.

Baca juga: Bicara Soal Stunting, Timnas Anies-Cak Imin Tegaskan Tak Bisa Ditangani Hanya dengan Makan Gratis

"Investasi Agustus 2024, kita akan melakukan upacara di sana. Dan sekarang hotel bintang lima udah jalan dan gak ada masalah. Sebagian jalan, sebagian bertahap," ungkapnya.

Baca Juga: Jokowi Kritik Kementerian PUPR soal Pembangunan Jalan: Rencanakan juga Drainase hingga Lanskapnya

Ia menekankan, dengan IKN berada di Kalimantan akan membawa kemajuan pesat bagi perekonomian Indonesia bagian timur.

Sehingga menurutnya, jika ada yang tak setuju IKN di Kalimantan, justru tidak mendukung pemerataan pembangunan.

"Jadi kalau ada calon presiden yang tidak setuju kalau kita pindahkan ibu kota negara, maka dia tidak ingin Kalimantan maju, Sulawesi maju, dan tidak ingin Indonesia timur maju," kata Bahlil.

Diberitakan Kompas.tv sebelumnya, Wakil Kapten Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Sudirman Said menyatakan bahwa pihaknya menghormati rencana pembangunan IKN yang telah disahkan menjadi undang-undang.

Namun, Sudirman menyebut Anies akan mengkaji kebijakan tersebut jika menang Pilpres 2024.

Sudirman Said mengakui bahwa proyek IKN yang telah disegel lewat produk hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sudah mengikat secara hukum.

Namun, eks Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI itu menyebut UU IKN masih terbuka untuk dikoreksi, diperbaiki, atau tidak diteruskan sesuai dengan arah kebijakan presiden baru Indonesia nanti.

"Dalam pemilu, itu kan perlombaan gagasan. Jadi, wajar saja jika ada perbedaan-perbedaan," kata Sudirman Said, Senin (4/12/2023).

Sudirman menyampaikan bahwa jika terpilih, Anies akan mempertimbangkan penggunaan anggaran negara, apakah lebih baik disebar untuk pusat pertumbuhan ekonomi yang baru daripada membangun IKN.

Ia menyebut Anies selalu menekankan bahwa kebijakannya selalu melihat pertimbangan dan evaluasi dari kebijakan yang sudah ada.

"Pertama, apakah kebijakan itu baik dan harus diteruskan. Kedua, apa perlu perbaikan? Yang ketiga, apakah kebijakan itu perlu dikoreksi, dan keempat adalah kebijakan baru yang ditawarkan oleh pasangan Amin," kata Sudirman.

"Jadi, nanti kami lihat apakah IKN Nusantara itu masuk dalam kategori yang harus diteruskan, diperbaiki, atau dikoreksi, itu tergantung wacana kami ke depan," ujarnya.

(*)