Cak Imin Kritik Program Kartu Prakerja Ala Jokowi, Sebut Berpotensi Bikin Anak Muda Malas

TRIBUNSOLO.COM, ACEH - Calon Wakil Presiden RI (Cawapres) Nomor Urut 1, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengkritisi program kartu prakerja untuk generasi muda Indonesia.

Dalam program kartu prakerja tersebut, peserta mendapatkan pelatihan.

Kemudian, pemerintah akan memberikan uang secara bertahap kepada penerimanya.

Baca juga: Di Sukoharjo, Airlangga Hartarto Sebut Suara Golkar di Jateng Ada Peningkatan: Kami Akan Terus Naik

Merespons soal kartu prakerja yang diunggulkan oleh pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu, Cak Imin justru menilai berpotensi membuat anak-anak muda menjadi malas setelah pelatihan.

Sebab menurut Cak Imin, penerima kartu prakerja hanya mengandalkan uang yang diterima tanpa melakukan kegiatan yang menghasilkan.

"Kartu pra kerja bagus, tapi membuat orang-orang malas setelah pelatihan," kata Cak Imin saat coffee morning dengan mahasiswa Universitas Al-Muslim, di Bireuen, Aceh, Rabu (6/12/2023).

Cak Imin pun memilih menggagas kebijakan yang lain, alih-alih kartu prakerja.

Baca juga: Ramai Wacana Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, DPR RI Sebut Isi RUU DKJ Masih akan Didiskusikan

Dia memastikan, bersama Anies Baswedan akan mengalihkan anggaran kartu prakerja menjadi dana magang di suatu industri jika terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2024 mendatang.

Kata Ketua Umum DPP PKB itu, pasangan Anies-Cak Imin akan menggeser dana itu menjadi dana untuk magang di suatu industri.

"Anggaran pra kerja kita geser menjadi dana pemagangan masal di berbagai industri atau lembaga," beber dia.

Dia lantas meminta pemerintah agar memfasilitasi anak muda untuk berwirausaha dengan memberikan pinjaman tanpa bunga dan agunan. 

Baca juga: Pengamat Nilai Ada Upaya Pembukaan Jalan untuk Kaesang jadi Gubernur Jakarta Lewat RUU DKJ

Tak hanya itu, Cak Imin juga menjanjikan adanya peningkatan pemberian beasiswa bagi mahasiswa di perguruan tinggi.

Bahkan, pemerintah kata dia, akan menjamin pemberian kredit untuk biaya kuliah hingga S2.

"Yang mau melanjutkan studi, ada dua jalur. Pertama, bagi yang memenuhi kualifikasi diberikan beasiswa. Kami ingin meningkatkan jumlah LPDP. Mahasiswa juga bisa lanjut S2 dengan sistem kredit," tutupnya.

Cak Imin menyebut, upaya Indonesia menghadapi bonus demografi yang dimana kesempatannya hanya bisa dilakukan secara maksimal hingga 2030.

Menurut pandangannya, pemerintah harus bisa memberikan akses seluas-luasnya anggaran demi mewujudkan Indonesia emas.

"Pemerintah harus mengeluarkan sebanyak-banyaknya anggaran untuk mengembangkan milenial dan gen z," tukas dia.

(*)