Tanggapi Debat Perdana Capres, KontraS : Isu HAM Belum Sepenuhnya Dibahas Secara Substansial

TRIBUNSOLO.COM – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) turut menyoroti debat capres perdana, yang salah satunya membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya mengatakan pihaknya belum menemukan visi besar dalam penegakkan HAM dalam pernyataan kandidat capres tersebut.

"Kami pun tidak menemukan visi besar dalam penegakan HAM, padahal dalam sistem negara presidensialisme, otoritas-kewenangan yang diberikan presiden sangatlah besar," katanya dikutip dari Tribunnews.com, Rabu (13/12/2023).

Capres nomor urut 1, Anies Baswedan dinilai hanya berfokus pada prinsip negara hukum yang tidak ditegakan sesuai kepentingan kekuasaan, fenomena pelaporan kepada aparat yang tidak ditindaklanjuti dan peristiwa 21-23 Mei 2019 lalu.

Baca juga: Debat Capres, Ini Perbedaan Jawaban Anies, Prabowo, dan Ganjar soal Masalah HAM di Papua

Sementara dalam paparan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, KontraS tidak cukup bisa menangkap gagasan.

Prabowo dirasa hanya banyak bercerita soal kisahnya berkarir sebagai prajurit, bahkan tidak menyentuh tema yang seharusnya.

Sedangkan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo berangkat dari permasalahan di berbagai daerah di Indonesia seperti akses kesehatan, hak atas pekerjaan, sampai hak atas fasilitas pendidikan. Lebih jauh, Ganjar menyebut soal intimidasi terhadap kebebasan berekspresi, serta pemerintahan bersih serta akomodatif.

Berdasarkan pemaparan visi misi dalam segmen pertama debat, Dimas menegaskan, pihaknya menilai ketiga capres tidak menunjukan komitmennya soal memimpin arah gerak kemajuan dan peradaban HAM di Indonesia, lewat sejumlah langkah strategis.

Baca juga: Buntut Dugaan Pelanggaran Aturan Kampanye, Panwascam Solo Panggil Cynthia Istri Giring & Timses

"Berdasarkan debat yang sudah berlangsung, secara umum, KontraS menilai bahwa momentum ini kurang maksimal untuk menggali isi kepala para capres," jelasnya.

"Karena waktu pemaparan yang terbatas dan isu HAM belum sepenuhnya dibahas secara substansial," pungkas Dimas.

(*)