Pesan Ketum DPP Tani Merdeka ke SW usai Dukung Prabowo-Gibran : Mundur dari Jabatan Kadus di Sragen

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Septiana Ayu Lestari

TRIBUNSOLO.COM, SRAGEN - Ketua Umum DPP Tani Merdeka, Don Marzuki berpesan kepada SW untuk mundur dari jabatannya sebagai seorang perangkat desa.

SW, untuk diketahui, merupakan seorang kepala dusun di Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. 

Dia telah menunjukkan arah dukungannya di Pilpres 2024. 

Dukungan yang diberikannya mengarah ke pasangan calon Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Itu ditunjukkan SW saat koordinasi dan konsolidasi Kordes Tani Merdeka, Kabupaten Sragen, Kamis (14/12/2023). 

Baca juga: BREAKING NEWS: Kadus di Sragen Tunjukkan Dukungan Pilpres 2024, Ajak Petani Menangkan Prabowo-Gibran

"Ya ini mundur ini, secara politik kan tidak bisa, cuma sudah saya bilang ini, ya biasalah dalam politik," kata dia kepada TribunSolo.com.

Don Marzuki menambahkan bahwa Tani Merdeka ini merupakan sebuah organisasi masyarakat (ormas).

Ia pun juga membantah Tani Merdeka merupakan organisasi relawan.

"Tapi ini kan kita ormas ini sebenarnya, ini ormas, kita bukan relawan, organisasi petani kita ini," ujarnya.

Don Marzuki menyebut semakin hari semakin banyak petani yang tergabung dengan Tani Merdeka.

Baca juga: Tak Hanya 2 Orang, Densus 88 Amankan Total 3 Terduga Teroris di Masaran Sragen

Ia menyebut saat ini Tani Merdeka sudah dibentuk 20 Kabupaten/Kota baik di Jawa Tengah maupun di Luar Jawa Tengah dan sudah berdiri 4.000 posko Tani Merdeka.

"Banyak kawan-kawan kita yang dari Kementerian Pertanian, ada yang profesor petani, kedepan kita akan banyak dari pihak-pihak luar yang akan bergabung," jelasnya.

"Ya untuk dia saya bilang mundur saja, ya kan fokus di pemenangan, ya biasalah karena dia menggebu-gebu inikan," tambahnya.

Meski begitu, pihaknya akan menghormati Peraturan KPU yang berlaku dalam hal netralitas ASN maupun perangkat dan kepala desa.

"Ya saya respons ini kan dengan aturan-aturan PKPU harus kita hormatin, ya kita berharap kawan-kawan yang dari ASN atau perangkat desa, ya sebaiknya mundur gitu, sudah saya sampaikan," pungkasnya.

(*)