Ganjar Bakal Hidupkan Kembali KUD untuk Distribusi Pupuk Jika Jadi Presiden RI

TRIBUNSOLO.COM, DEMAK - Calon presiden (capres) RI nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengungkapkan salah satu programnya jika dia memenangkan Pilpres 2024.

Salah satunya, Ganjar Pranowo ingin menghidupkan kembali Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai wadah untuk pendistribusian pupuk subsidi.

Gagasan itu disampaikan Ganjar Pranowo ketika dia menemui para petani di Desa Wilalung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Selasa (2/1/2024).

Baca juga: Ketika Ganjar Tanya Internet Gratis Atau Makan Siang Gratis, Di Boyolali Lebih Pilih Internet Gratis

Dia mengaku mendengarkan beberapa kaluhan yang disampaikan para petani.

Menurut Ganjar Pranowo, beberapa petani yang dia temui mengatakan sedang terlilit utang dan mengalami kesulitan mendapatkan pupuk.

Mantan gubernur Jawa Tengah itu mengaku dapat memahami bahwa subsidi pupuk makin lama makin berkurang. 

Dirinya lantas meminta para petani tidak menggunakan pupuk secara berlebihan.

"Nah kalau perlu, kalau perlu nggeh (kalau perlu ya), hidupkan kembali KUD (Koperasi Unit Desa),” kata Ganjar, dikutip Antara.

“Distribusi pupuk subsidi lewat KUD. Ini mesti mlaku mele, luwe penak, (Ini pasti jalan, lebih enak) oke bro?" tambah Ganjar.

Baca juga: Kader PPP yang Dukung Prabowo-Gibran tak Akan Dipanggil Meski Dipecat, DPP: Buktinya Sudah Jelas

Ganjar dalam momen tersebut juga menebar janji politiknya berupa program pemutihan utang petani.

Program tersebut terintegrasi dengan program KTP Sakti yang tujuannya agar pendataan bantuan para petani menjadi lebih jelas dan terarah.

Sebelumnya, para petani mengadu kepada Ganjar mengenai sejumlah hambatan pada usaha mereka.

Hambatan itu di antaranya musim kemarau panjang, harga gabah melambung, sulit mendapat pupuk hingga adanya mafia. Karena hambatan-hambatan itu, para petani mengaku harus berutang demi bisa bercocok tanam kembali.

Menurut para petani, utang tersebut disebabkan selain karena pembayaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang macet, juga karena Kartu Tani mereka diblokir sehingga harus mencari jasa penutup utang.

“Petani banyak diblokir kartu taninya dari tahun 2019, pak. Utang Rp50 juta, pas enggak lancar (angsuran), minta tolong jasa penutup per Rp10 juta, bayar Rp250 ribu,” kata salah seorang petani.

(*)