Klaten Bersinar
Selamat Datang di Klaten Bersinar

Pemilu 2024

Anies Baswedan Minta Bansos Tak Disalahgunakan untuk Kepentingan Pribadi di Masa Pemilu 2024

Anies Baswedan menilai, barang untuk bantuan sosial itu dibeli dari uang pajak masyarakat.

Penulis: Tribun Network | Editor: Hanang Yuwono
Tribunnews/JEPRIMA
Calon Presiden nomor urut 01 Anies Baswedan memaparkan visi dan misi saat mengikuti Debat Pertama Calon Presiden 2024 di Halaman Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023). 

TRIBUNSOOLO.COM - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menyebut seharusnya bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat tak boleh secara sepihak diklaim sebagai bantuan pribadi.

Anies Baswedan menilai barang untuk bantuan sosial itu dibeli dari uang pajak masyarakat.

"Bansos itu dibeli dengan uang pajak. Uang pajak itu didapat dari rakyat. Bansos itu dari rakyat Indonesia yang sudah bisa membayar pajak kepada mereka yang belum bisa sejahtera," ujar Anies di acara "Desak Anies" yang digelar di Sumatera Barat (Sumbar) sebagaimana dilansir tayangan YouTube resmi Anies Baswedan, Rabu (3/1/2024).

Baca juga: Kelakar Kaesang Ingin Prabowo-Gibran Menang 1 Putaran Pilpres 2024, Demi Bisa Liburan Bareng Erina

"Jangan pernah bansos itu diklaim sebagai bantuan pribadi. Karena itu bukan uang pribadi. Itu adalah uang rakyat yang dititipkan," katanya lagi.

Dirinya lantas memberi contoh dengan kondisi ada beberapa orang yang menitipkan uang kepada seorang individu.

Apabila individu itu membagikan uang tersebut atas nama dirinya maka tidak etis.

"Ini dari saya ya. Kira-kira, kira-kira etis tidak? (Enggak)). Tidak etis. Tidak etis dan itu salah, karena itulah kita harus luruskan," ujar Anies

"Bansos itu adalah uang negara, dari pajak rakyat. Bukan dari satu orang, dan itu adalah untuk menghidupi saudara-saudara kita yang belum mampu," katanya lagi.

Baca juga: Hujan Angin Terjang Mojosongo Boyolali, Tiga Kios Atapnya Rusak

Untuk informasi, pemerintah saat ini menyalurkan berbagai macam bansos. 

Antara lain bansos pangan berupa beras dan BLT (bantuan langsung tunai) El Nino.

Melansir Kompas.com, sebelumnya Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengusulkan pemerintah menunda pembagian bansos sampai dengan pemilihan presiden (pilpres) 2024 selesai.

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menilai jika pembagian bansos oleh pemerintah sangat rentan dicurigai akan menguntungkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) tertentu.

"Pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai bagi bansos dan itu menguntungkan paslon tertentu. Mudah-mudahan saya salah, tapi presepsi publik seperti itu,” kata Todung dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat pada 29 Desember 2023.

(*)

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved