Cak Imin Sindir Pemerintah : Daripada Utang Buat Alat Perang, Mending untuk Beli Alat Pertanian

TRIBUNSOLO.COM - Sindiran kembali dilontarkan oleh calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Kali ini, Cak Imin mempertanyakan kebijakan pemerintah yang melakukan pengadaan alutsista ketika sedang tidak dibutuhkan.

Cak Imin menyampaikan hal itu saat bertemu dengan para petani dalam acara "Nitip Gus" di area sawah kawasan Sijalak Harupat Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/1/2024).

Baca juga: Gibran Pastikan Bagi-bagi Susu di CFD Bukan Kegiatan Parpol, Bantah Bawaslu Temukan Fakta Baru

Cawapres Anies Baswedan ini pun mengaku heran dengan pertimbangan negara yang rela utang triliunan rupiah untuk membeli alutsista di tengah kondisi negara sedang tidak berperang.

Padahal kata Cak Imin, saat ini yang lebih mendesak adalah kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Pemerintah kata dia, semestinya mampu memberikan alat pertanian untuk para petani agar bisa memproduksi bahan pangan.

“Kita enggak perang kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utanga untuk beli alat pertanian,” kata Cak Imin di hadapan para petani.

Baca juga: Timnas AMIN Bicara Peluang Koalisi dengan Ganjar-Mahfud Jika Pilpres 2024 Dua Putaran

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyinggung soal utang negara yang menyedot anggaran negara hingga triliunan rupiah.

Utang pemerintah itu menurutnya sebagian digunakan untuk membeli alutsista.

“Kita punya uang setahun itu Rp 3.000 triliun, cash, fresh, tapi 30 persen langsung dipotong untuk utang. Itu berarti Rp 490-an triliun untuk utang. Itu berarti tinggal Rp 2.500-an triliun sisanya,” kata Cak Imin.

“Buat apa kita utang ratusan triliun tapi tidak untuk sesuatu yang nyatanya tidak dibutuhkan? Nyatanya kita butuh pangan,” ujar dia.

Baca juga: Dipanggil Bawaslu Soal Bagi Susu, TKD Solo Bela Gibran : Sering Dilakukan Sebelum Jadi Cawapres

Sebelumnya, pemerintah menyatakan menaikkan anggaran sektor pertahanan sekitar 5 miliar dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp 77,3 triliun. Dana kenaikan itu bersumber dari pinjaman luar negeri.

Awalnya, anggaran pertahanan untuk periode 2020-2024 sebesar 20,75 miliar dollar Amerika Serikat.

Dengan perubahan ini, sektor pertahanan kini mendapat alokasi anggaran mencapai 25 miliar dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp 386 triliun dengan kurs Rp 15.589.

Adapun kesepakatan penambahan anggaran pertahanan diambil saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/11/2023).

(*)