Kata Puan soal Isu Pemakzulan Jokowi : Aspirasi Silakan Disampaikan, Tapi Tetap Jaga Kedamaian

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Anang Ma'ruf

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani buka suara terkait adanya isu 100 petisi pemakzulan Presiden Jokowi.

Puan menegaskan untuk tetap menjalankan konstitusi sesuai dengan aturan yang ada.

Dia juga meminta agar situasi damai tetap dijaga jelang Pemilu.

"Aspirasi silahkan saja disampaikan, namun kita tetap menjaga situasi menjelang Pemilu ini supaya damai kemudian terjaganya netralitas semua aparat penegak hukum," ujar Puan saat kunjungan kerjanya ke Sukoharjo, Kamis (11/1/2024).

Selain itu, Puan meminta agar masyarakat menjaga pesta demokrasi yang akan datang bisa berjalan dengan jujur dan adil.

Sebagai Ketua DPR RI, Puan mengaku pihaknya masih dalam masa reses dan hingga kini belum mendapatkan masukan apapun terkait pemakzulan Presiden Jokowi.

Baca juga: Disinggung Mega, Puan Minta Bupati & Ketua DPRD Boyolali Kawal Kasus Penganiayaan Simpatisan Ganjar

Baca juga: Teka-teki Undangan HUT PDIP, Jokowi Mengaku Belum Terima, Puan Enggan Menjawab

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai, permintaan Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat mengenai pemakzulan Presiden Joko Widodo itu ranah DPR RI.

Dikutip Kompas.com, Menko Polhukam Mahfud MD menerima kedatangan sejumlah tokoh yang mengatasnamakan Petisi 100 di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (9/1/2024) lalu.

Mereka di antaranya adalah Faizal Assegaf, Marwan Batubara dan Letnan Jenderal TNI Marsekal (Purn) Suharto.

Kedatangan mereka, menurut Mahfud, untuk melaporkan dugaan kecurangan Pemilu 2024 hingga pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ada 22 orang (yang datang). Mereka menyampaikan, tidak percaya, Pemilu ini berjalan curang. Oleh sebab itu nampaknya sudah berjalan kecurangan-kecurangan. Sehingga mereka minta ke Menko Polhukam untuk melakukan tindakan, melalui desk pemilu yang ada," kata Mahfud ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (9/1/2024).

Menurut Mahfud, dirinya tak bisa menindak laporan lantaran hal tersebut merupakan kewenangan DPR, bukan Menko Polhukam.