Alasan Cawapres Mahfud MD Akan Mundur dari Menko Polhukam: Tidak Mau Manfaatkan Fasilitas Negara

TRIBUNSOLO.COM - Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD berencana akan mundur dari Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Mahfud MD mengungkapkan alasannya rencana mundur dari jajaran menteri Jokowi.

Baca juga: Alasan Capres Ganjar Sarankan Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam: Hindari Konflik Kepentingan

Mahfud menjelaskan, dirinya mengundurkan diri dari kabinet Jokowi untuk memastikan dirinya tidak menggunakan fasilitas negara selama menjadi Cawapres.

Ia menegaskan selama tiga bulan Pilpres 2024 berjalan, dirinya tak pernah menggunakan fasiltas negara.

“Saya ingin memberi contoh, kalau saya ini menjadi cawapres yang masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan untuk memanfaatkan fasilitas negara? Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara.” ucap Mahfud.

Mahfud juga meminta kepada kepada pemerintah daerah untuk tidak menjemput dan melayani dirinya ketika berkunjung ke daerah.

“Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya untuk fasilitas pemerintah,” tegas Mahfud,

“Pihak lain nampak menggunakan jabatan, bahkan menteri-menteri yang tak ada kaitannya dengan politik malah ikut tim sukses,” lanjutnya.

Menutup pernyataannya, Mahfud mengatakan, dirinya menunggu momentum untuk mundur dari kabinet Indonesia maju.

Baca juga: Beda Suasana Kunjungan Gibran & Ganjar ke PT Sritex, Gibran Dapat Sorakan Sukses Satu Putaran

“Saya kira percontohan saya tinggal menunggu momentum karena ada tugas negara yang harus saya jaga dalam rangka transisi.”

“Saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya empat setengah tahun yang lalu dengan ketulusan. Dan berdasar ketulusan itu pula saya akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo,” kata Mahfud.

“Karena itu mari kita jadikan tanggal 14 Februari sebagai pengadilan rakyat, pilihlah pemimpin yang tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan tidak juga menyebut fasilitas negara itu sebagai pemberian personal, karena itu adalah milik negara," tandasnya.

(*)