Penjelasan KPU Solo Soal Surat Suara di Simulasi Pilpres Pakai 4 Kolom, Ikuti Pedoman KPU RI

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo kembali menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan surat suara pada Selasa (30/1/2024) di TPS 3 Baluwarti.

Setelah 2 kolom surat suara Pilpres diprotes, kini muncul 4 kolom.

Komisioner Divisi Teknis KPU Kota Solo Jati Narendro menjelaskan, menurutnya jumlah kolom yang tidak sesuai dengan spesimen asli ini tidak menjadi persoalan.

Sebab, simulasi hanya untuk mengukur efektifitas dan efisiensi saja.

“Enggak. Simulasi kan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi. Dari spesimen surat suara juga simulasi. Gambarnya bukan gambar sebenarnya. Partainya aja partai semangka, pisang, terong dan partai buah yang lain. Nomornya aja 57, 52, 57,” ungkapnya.

Sebelumnya simulasi dengan 2 kolom surat suara diprotes oleh PDI Perjuangan karena seharusnya simulasi surat suara berisi 3 kolom sesuai dengan spesimen asli.

Namun, setelah itu ternyata muncul perintah dari KPU RI untuk melakukan simulasi lagi.

Namun kali ini dilakukan dengan 4 kolom.

Baca juga: FX Rudy Protes KPU, Surat Suara Simulasi Pilpres 2024 Jadi 4 Kolom, Desak Bawaslu Usut

“Perintah melaksanakan 6 Januari 2024 harus dilakukan di bulan Januari,” terangnya.

Ia pun menegaskan bahwa pihaknya hanya melaksanakan sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh KPU RI.

Sebagai lembaga hirarkis, KPU Kota Solo hanya melaksanakan.

“Kita bergerak sesuai dengan pedoman KPU RI. Kita mengadakan simulasi pemantapan untuk menguji efektifitas dan efisiensi maka kita lakukan,” jelasnya.

Meski begitu, menurutnya simulasi dengan berapa kolom pun tidak mempengaruhi tujuan dari simulasi tersebut.

“Ini sifatnya hanya simulasi. Hanya melihat efisiensi waktu jadi tidak berpengaruh,” tuturnya.

Menurutnya, tidak hanya surat suara untuk Pilpres yang berbeda.

Surat suara untuk DPD RI juga tidak sama dengan spesimen asli.

“DPD RI itu kolomnya 12 calonnya 11. Yang berbeda tidak hanya PPWP (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden),” jelasnya. (*)