Pemilu 2024
BEM UNS Desak Guru Besar UNS Kritik Jokowi : Berani Bersikap, Perjuangkan Nilai Demokrasi
Desakan terhadap akademisi UNS untuk bersikap atas situasi politik dan demokrasi Indonesia saat ini masih dilakukan BEM UNS.
Penulis: Ahmad Syarifudin | Editor: Adi Surya Samodra
Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin
TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Desakan terhadap akademisi Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo untuk bersikap atas situasi politik dan demokrasi Indonesia saat ini masih dilakukan perwakilan mahasiswa, termasuk BEM UNS.
Terlebih, sejumlah akademisi perguruan tinggi negeri maupun swasta telah menyampaikannya sikapnya.
Seperti yang dilakukan civitas akademik dari sejumlah kampus, diantaranya UGM dengan petisi Bulaksumurnya, kemudian ada Universitas Indonesia (UI) lewat Dewan Guru Besar mereka menyampaikan Seruan Kebangsaan sebagai kritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Presiden BEM UNS, Agung Lucky Pradita menjelaskan
“Dari kampus sendiri kan belum mengeluarkan sepatah kata pun," terang Presiden BEM UNS, Agung Lucky Pradita, Senin (5/2/2024).
"Maka dari itu saya sebagai perwakilan BEM UNS mendorong civitas akademika terutama guru besar di UNS untuk berani bersikap memperjuangkan nilai demokrasi,” tambahnya.
Baca juga: Istana Sebut Petisi Akademisi Strategi Politik Partisan, Guru Besar UMS : Apakah Patut Disampaikan?
BEM UNS kini telah mengumpulkan petisi yang sudah ditandatangani lebih kurang 1.400-an orang untuk mendesak guru besar UNS Solo segera mengambil sikap atas kondisi politik dan demokrasi saat ini.
“Saat ini kita sedang mewadahi civitas akademika UNS baik dari BEM, mahasiswa, dosen, dan sebagainya. Kami membuat petisi untuk mendesak guru besar UNS bersikap," ujar dia.
"Per siang hari ini sudah 1.400,” imbuhnya.
Ia pun menepis kabar bahwa gerakan ini merupakan gerakan partisan untuk menguntungkan salah satu paslon.
Menurutnya pihaknya menitikberatkan pada kritik pada pemerintah yang memainkan politik kotor.
“Kita menitikberatkan kritik pada pemerintahan Jokowi itu sendiri," jelas dia.
"Aparat penegak hukum itu sendiri. Presiden Joko Widodo di masa terakhir kepemimpinannya memainkan politik yang sangat kotor,” imbuhnya.
Baca juga: Guru Besar UMS Baca Petisi soal Penyelenggara Negara Tak Netral : Negeri Kehilangan Adab & Etika
Ia pun berharap dengan adanya gerakan moral ini agar pemilu dapat berjalan dengan adil.
Gibran Menyambut Bergabungnya PKS di Koalisi Pemerintah, Soal PDIP Tunggu Keputusan Prabowo |
![]() |
---|
Gagal Dilantik, Caleg dari PDIP Datangi Kantor KPU Lagi dan Minta Tunda Pelantikan DPRD Karanganyar |
![]() |
---|
Anggota DPRD Boyolali Periode 2024-2029 Dilantik, Susetya Kusuma Jadi Ketua Sementara |
![]() |
---|
Jalan Tarso dan Teguh di Pilkada Wonogiri Jateng Makin Terbuka, Golkar Beri Rekomendasi |
![]() |
---|
Blak-blakan Teguh Prakosa Bicara Soal Koalisi di Solo Jateng: Sebut Masih Cair, Bisa Berubah |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.