Pemilu 2024
Guru Besar UMS Pertanyakan Istana yang Sebut Petisi Perguruan Tinggi sebagai Partisipan, Ini Katanya
UMS mengeluarkan sikap untuk mengkritisi praktik politik dari penyelenggara negara
Penulis: Anang Maruf Bagus Yuniar | Editor: Vincentius Jyestha Candraditya
Laporan Wartawan TribunSolo.com, Anang Ma'ruf
TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) buka suara soal Istana menganggap petisi dari beberapa perguruan tinggi sebagai partisipan.
Hal itu dikarenakan beberapa hari terakhir ini perguruan tinggi di Indonesia mengeluarkan sikap untuk mengkritisi Pemerintahan Jokowi.
Terbaru, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) mengeluarkan sikap untuk mengkritisi praktik politik dari penyelenggara negara yang dianggap negara Indonesia telah kehilangan Adab dan Etika.
Guru Besar Fakultas Studi Hukum UMS, Prof Aidul Fitriciada Azhari mengaku mendengar dari Istana bahwa seruan petisi yang dibacakan oleh beberapa perguruan tinggi sebagai orkestrasi politis.
"Saya kira ini orkestrasi kewarasan, orkestrasi nurani, dan orkestrasi moral," ucap Aidul, Senin (5/2/2024).
Menurutnya, gerakan para guru besar dan dunia akademisi tidak terkoneksi dengan koalisi masyarakat sipil tertentu atau gerakan di luar.
Baca juga: Guru Besar UMS Baca Petisi soal Penyelenggara Negara Tak Netral : Negeri Kehilangan Adab & Etika
"Jadi seruan ini murni dari pertimbangan atau diskusi internal kampus. Karena itu yang muncul Guru besar, biasanya guru besar ini tidak terlalu banyak karena sibuk riset, apalagi hari ini sibuk menyusun laporan PKD. Jadi sebenarnya bisa dibayangkan jangankan berfikir bersifat politis, untuk menghadapi kegiatan sehari-hari saja sudah cukup banyak," terangnya.
Aidul membeberkan karena keadaan serasa semakin memburuk jadi panggilan moral itu lebih kuat untuk tampil menyerukan keprihatinan terhadap perkembangan demokrasi.
"jadi kalau soal apakah itu diterima atau direspon dengan buruk saya kira kembali kepada nurani dari pemerintah dalam hal ini pejabat dari istiana yang saya kira mereka dibesarkan dan diluluskan di perguruan tinggi," ujarnya.
Dengan demikian, pihaknya meminta pemerintah kembali ke pertimbangan publik untuk melihat apakah respon yang diberikan oleh Istana itu layak.
"Apakah itu patut untuk disampaikan terhadap dunia perguruan tinggi yang tidak punya kepentingan politis," tandasnya.
(*)
Gibran Menyambut Bergabungnya PKS di Koalisi Pemerintah, Soal PDIP Tunggu Keputusan Prabowo |
![]() |
---|
Gagal Dilantik, Caleg dari PDIP Datangi Kantor KPU Lagi dan Minta Tunda Pelantikan DPRD Karanganyar |
![]() |
---|
Anggota DPRD Boyolali Periode 2024-2029 Dilantik, Susetya Kusuma Jadi Ketua Sementara |
![]() |
---|
Jalan Tarso dan Teguh di Pilkada Wonogiri Jateng Makin Terbuka, Golkar Beri Rekomendasi |
![]() |
---|
Blak-blakan Teguh Prakosa Bicara Soal Koalisi di Solo Jateng: Sebut Masih Cair, Bisa Berubah |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.